Serang, IDN Times - Polda Banten menyusun rencana pengamanan yang adaptif terhadap aksi unjuk rasa buruh dalam skala besar yang akan berlangsung pada Jumat (26/11/2021).
Massa aksi diperkirakan akan bergerak dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dan berkumpul di komplek gedung pemerintahan Provinsi Banten.
Dalam rencana pengamanan yang sudah dibuat, ada beberapa penekanan yang disampaikan oleh Kapolda Banten Irjen Pol. Rudy Heriyanto kepada para Pejabat Utama Polda Banten juga beberapa Kapolres yang mengikuti kegiatan rapat.
Pertama, perlu diformulakan rencana pengamanan yang komprehensif dan adaptif dengan potensi masalah yang dapat terjadi saat pelayanan aksi unjuk rasa, termasuk kontijensi yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan seperti blokade jalan tol, sweeping massa ke kawasan pabrik, aksi anakris, dan kontijensi lainnya.
"Renpam (rencana pengamanan) harus menjadi dasar bagi personel dalam mengelola potensi masalah ketika melayani aksi unjuk rasa,” jelas Rudy dikutip dari Antranews, Kamis (25/11/2021).
Kedua, Rudy memerintahkan dengan tegas agar personel pengamanan tidak membawa senjata api dan senantiasa melayani secara humanis, seperti membagi masker dan minuman kepada massa aksi, mengatur lalu lintas bagi pengendara jalan lainnya, memungut sampah, berkomunikasi aktif dengan massa aksi, dan pelayanan humanis lainnya.
“Hindari bentrok polisi dengan buruh, polisi harus bersabar, jangan over reaksi terhadap aksi demo buruh yang dilayani,” tegas Rudy.
Berikutnya, Kapolda Banten memerintahkan para pejabat utama untuk turun ke lapangan dan memberi motivasi kepada personel pengamanan bahkan juga dapat memainkan peran sebagai problem solver atas permasalahan yang terjadi dalam dinamika pelayanan aksi unjuk rasa. Provost juga diturunkan untuk meyakinkan bahwa pengamanan dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur (SOP) nya.
Keempat, konsep "sadar kamera" sebagaimana yang telah diimplementasikan dalam pelayanan aksi demonstrasi sebelumnya juga menjadi perhatian Kapolda Banten untuk direalisasikan dalam pengamanan aksi unjuk rasa buruh.
“Dokumentasi tidak hanya dari fungsi humas, namun juga personel lainnya sehingga bisa digunakan sebagai petunjuk ketika ada rangkaian penyelidikan dan penyidikan dari akses pelaksanaan demo yang anarkis dan melanggar hukum. Jika dalam kondisi terburuk hal itu terjadi, maka personel harus siap dengan konsep sadar kamera,” kata Rudy.
Selain itu, kapolres jajaran agar dapat berkomunikasi dengan pihak yang menjadi sasaran aksi untuk menugaskan pejabat pemprov atau pemda guna menampung aspirasi kelompok buruh dan berkomunikasi tatap muka langsung dengan perwakilan kelompok massa aksi.
“Massa aksi akan lebih senang bila ada pejabat Pemprov yang mau menerima perwakilan massa untuk bernegosiasi maupun berdiskusi, sehingga aspirasi dapat dikomunikasikan secara langsung” ucap Rudy.
Kapolda Banten juga meminta alat-alat yang akan digunakan dalam pelayanan aksi unjuk rasa, termasuk kendaraan, helm dan perangkat dalmas, serta material lainnya diperiksa sebelum digunakan. Selain itu, para Kepala Satker juga harus memperhatikan kondisi kesehatan personel yang melakukan pengamanan, termasuk kondisi psikologisnya agar tetap terjaga dan tidak emosi dalam pelayanan aksi.
“Personel agar dicek kesehatan jasmani dan mentalnya, jangan sampai ada personel yang emosi dan esksesif dalam pelayanan aksi karena aksi unjuk rasa dari buruh akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan,” tegas Rudy.
Pada bagian akhir, Rudy menyampaikan bahwa rapat yang dilakukan ini menjadi pola kegiatan yang benar dalam menghadapi rencana aksi unjuk rasa skala besar dari berbagai elemen masyarakat.
“Tahapan pengamanan dapat dijalankan sesuai ketentuan, mulai dari penyusunan Renpam dan simulasi Renpam dalam bentuk tactical wall game bahkan tactical floor game,” kata Rudy.