Polemik Said Didu vs Apdesi, Mendes: Masyarakat Jangan Jadi Korban

Menteri Yandri mengungkapkan, seluruh persoalan mestinya diluruskan dengan sebenar-benarnya. Pasalnya, tanah masyarakat yang terkena penggusuran PIK 2 merupakan hak dari masyarakat yang tidak boleh dikorbankan secara paksa.

"Kalau memang informasi itu benar ada tanah masyarakat yang mungkin di luar pengetahuan masyarakat itu sudah dibeli atau dengan murah, saya tidak setuju juga," jelasnya.

Menteri Yandri mengungkapkan, jika adanya polemik tersebut muncul akibat tersumbatnya komunikasi antara aparat desa dan masyarakatnya, maka harus ada perbaikan komunikasi. Hal tersebut untuk memastikan pernyataan yang dilontarkan Said Didu benar atau tidak.

"Harus dikomunikasikan dengan lebih baik lagi," ungkapnya.

Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Yandri bakal mengunjungi daerah yang terdampak proyek PIK 2 di Kabupaten Tangerang. Hal itu, untuk mencari kebenaran terkait penggusuran tanah yang tidak sesuai prosedur, termasuk dugaan main mata antara kades dan pengembang.

"Memang ini isu sensitif ya. Saya cari informasi benar dulu, saya ke sana nanti. Sekarang masih simpang siur nih," tuturnya.

Namun, ia memang pernah mendengar kekhawatiran masyarakat terkait proyek PSN PIK yang rencananya akan dilakukan di Serang, Banten. Ia menegaskan tidak ingin masyarakat yang terdampak proyek tersebut menjadi korban.

"Tapi ini yang benar-benar kami pastikan, apakah informasi itu ada atau tidak. Saya engga mau kalau masyarakat jadi korban pembangunan," jelasnya.

Ia pun meminta kepala desa di seluruh Indonesia untuk tidak main mata dengan pengembang, apalagi sampai merugikan masyarakat. Seluruh prosedur pembebasan lahan, kata Mendes Yandri, harus sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau tidak sesuai prosedur engga boleh, kan ada hukum jual beli tanah, siapa pemilik tanah, harga berapa, penjual siapa kan harus clear. Kalau ada yang simsalabim tidak sesuai prosedur, ya hukum bisa bicara,"kata dia.