Penuhi Panggilan Bawaslu, Pj Nurdin: Saya Netral
- Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin, klarifikasi ke Bawaslu terkait laporan ketidaknetralan dalam Pilkada 2024.
- Nurdin tegaskan komitmennya untuk bersikap netral dan profesional, namun mengakui adanya pasangan calon di pilkada yang hadir.
- Alumnus UI ini menegaskan bahwa semua keputusan selama kepemimpinannya didasarkan pada kepentingan pembangunan dan masyarakat, serta ajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan kontrol.
Tangerang, IDN Times - Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang usai dilaporkan oleh salah seorang warga yang menduga adanya ketidaknetralannya dalam Pilkada 2024. Kehadiran Nurdin tersebut untuk memberikan klarifikasi atas adanya laporan tersebut.
"Kehadiran saya adalah bagian dari menjalankan tugas, serta menghargai sesama lembaga negara, dalam hal ini Bawaslu, yang memang bertugas menegakkan tata kelola netralitas dalam Pilkada," kata Nurdin.
1. Nurdin tegaskan dirinya jaga netralitas
Nurdin, menegaskan kembali komitmennya untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Namun, lantaran sebagai kepala daerah kerap kali besentihan dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan, termasuk adanya pasangan calon di pilkada yang hadir.
“Oleh karena itu, ketika berbicara soal ketidaknetralan, kita harus melihat aturan yang berlaku. Misalnya, jika ada simbol-simbol tertentu yang saya sampaikan, itu yang bisa dijadikan indikator ketidaknetralan," jelasnya.
2. Nurdin menilai, isu ketidaknetralannya tidak berdasar
Lebih lanjut, Alumnus Universitas Indonesia ini, juga menyampaikan, seluruh keputusan yang diambil selama masa kepemimpinannya semata-mata didasarkan pada kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang, serta mendorong pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan kontrol, terutama jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak netral dalam kegiatan pemerintahannya.
"Oleh karena itu, isu ketidaknetralan itu tidak berdasar dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang selama ini saya pegang teguh," imbuhnya.
Dia mengaku bakal berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna mewujudkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik.
"Netralitas adalah kunci bagi terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Saya pastikan, seluruh keputusan yang diambil adalah demi kepentingan publik, bukan kepentingan politik mana pun," jelasnya.
