Hapus Jamkes Rakyat Miskin, Pemprov Banten Dikritik Ekonom Indef
IDN Times/khaerul anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Cilegon, IDN Times - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang mencabut bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada ratusan ribu warga miskin. Pengurangan kuota penerima bantuan itu, menurut Nailul, merupakan bukti, Pemprov Banten gagal dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan Nailul terkait dengan langkah Dinas Kesehatan Banten yang menonaktifkan lebih dari 243 ribu peserta BPJS Kesehatan melalui jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI). Salah satu alasannya, Dinkes Banten kekurangan dana.
Baca Juga: Dinkes Cabut Bantuan PBI JKN untuk 243 Ribu Warga Tak Mampu
1. APBD Tangsel masih bisa terus meningkat, asal pemimpinnya peduli rakyat
IDN Times/khaerul anwarKepada IDN Times, Nailul Huda yang merupakan warga Cilegon itu mengungkapkan, APBD Banten sebesaran Rp13,2 triliun seharusnya masih bisa naik jika Pemprov memang betul peduli terhadap rakyatnya.
"Tapi kan, selama ini para pemimpin di Banten selalu mementingkan klan (keluarga) mereka sendiri," kata Nailul Huda, Senin (3/2).
2. Korupsi salah satu penghambat peningkatan ekonomi Banten
(Dewan Pengawas KPK) ANTARA FOTO/Sigid KurniawanNailul mengatakan, Banten memiliki banyak potensi untuk meningkatkan APBD. Apalagi Banten banyak memiliki kawasan industri, seperti di Tangerang dan di Cilegon.
"Banten itu daerah kawasan industri terbesar loh. Cilegon saja termasuk UMR tertinggi. Pasti potensi pendapatan daerah terbesar di sana. Tapi ya gitu, kasus terakhir Wali Kota Cilegon kan korupsi kasus izin usaha," kata Nailul.
Nailul menjelaskan, APBD Banten itu masuk dalam 8 besar APBD tertinggi. Tapi APBD besar itu tak dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.
"Contohnya saja Cilegon kan punya kawasan industri besar, dan dari kegiatan ekonominya saja seharusnya besar. Tapi masih banyak orang dengan gangguan jiwa berada di jalanan Cilegon. Dinsos -nya ngapain aja itu," ungkap Nailul.
3. Dinas Kesehatan Banten cabut jaminan kesehatan 243.968 rakyat miskin
IDN Times/khaerul anwarSebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan Banten mencabut bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 243.968 warga tidak mampu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, ratusan warga miskin yang dicabut bantuannya itu tersebar di 6 Kabupaten/Kota di Banten, kecuali Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
Hal itu merupakan dampak dari pengurangan kuota PBI JKN, dari sebelumnya 900 ribu jiwa menjadi hanya 626 ribu penerima saja.
"Penonaktifan itu karena adanya keterbatasan biaya (anggaran) yang dimiliki (Pemprov Banten)," kata Ati saat dikonfirmasi, Senin (3/2).
Baca Juga: Iuran Naik, Peserta BPJS Mandiri Ramai-ramai Turun Kelas
