1.551 Koperasi Merah Putih di Banten Resmi Terbentuk, Kecuali di Baduy
- Banten siap menjadi contoh untuk daerah lain dalam mendorong koperasi sebagai motor ekonomi desa
- Desa Adat Baduy menjadi satu-satunya desa yang tidak ada koperasi
- Model bisnis berbasis kebutuhan lokal, seperti distribusi LPG dan layanan keuangan digital melalui koperasi
Serang, IDN Times – Sebanyak 1.551 dari total 1.552 desa dan kelurahan di Provinsi Banten telah memiliki Koperasi Merah Putih berbadan hukum. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menilai ini sebagai modal kuat untuk menyukseskan program pembangunan ekonomi kerakyatan dari desa yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri peluncuran program penguatan koperasi desa di Ranjeng, Kabupaten Serang, Senin (21/7/2025). Menurutnya, Koperasi Merah Putih bisa menjadi ujung tombak penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
“Alhamdulillah, kalau kita bicara kondisi di Banten, dari 1.552 desa dan kelurahan, 80 persennya sudah memiliki koperasi berbadan hukum. Ini modal awal yang sangat penting untuk membangun dari bawah,” kata Andra.
Acara peluncuran tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto.
1. Banten siap menjadi contoh untuk daerah lain dalam mendorong koperasi sebagai motor ekonomi desa
Andra menyambut antusias arahan dari Prabowo soal koperasi, ia menyatakan bahwa Banten siap menjadi contoh daerah yang mendorong koperasi sebagai motor ekonomi desa. Koperasi Merah Putih diyakini bisa berkembang dan menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat.
"Infrastruktur kami sudah siap, dari jalan tol hingga konektivitas antardesa. Sekarang saatnya koperasi bergerak,” katanya.
2. Desa Adat Baduy menjadi satu-satunya desa yang tidak ada koperasi
Dari seluruh desa di Banten, hanya satu desa yang tidak memiliki koperasi berbadan hukum, yaitu Desa Kanekes atau Desa Adat Baduy. Hal ini, kata Andra, bukan karena keterlambatan administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap nilai adat yang dijaga masyarakat setempat.
“Itu hasil kesepakatan dengan ketua adat. Kami hormati mereka,” jelasnya.
3. Model bisnis berbasis kebutuhan lokal
Soal permodalan, Andra menegaskan bahwa program koperasi desa tersebut tidak dibuat seragam. Model bisnis akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Salah satu contoh konkret adalah distribusi LPG dengan harga terjangkau melalui koperasi.
“Koperasi juga bisa jadi solusi distribusi sembako dan transaksi keuangan, apalagi sekarang sudah banyak wilayah yang dulu kesulitan akses ATM, kini bisa dilayani koperasi berbasis digital,” katanya.
