Cegah TPPO, Imigrasi Banten–Polda Banten Teken Perjanjian Kerja Sama
- Kapolda dan Kanwil Imigrasi Banten–Polda Banten menandatangani PKS terkait pencegahan TPPO dan TPPM
- Sinergi Polri–Imigrasi diperlukan untuk penegakan hukum yang lebih solid
- PKS fokus pada pencegahan, penguatan Desa Binaan, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas aparatur
Serang, IDN Times — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjen Imigrasi) Banten dan Polda Banten meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan Program Desa Binaan untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Penandatanganan berlangsung di Kantor Polda Banten, Rabu (19/11/2025).
PKS ini merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan RI yang ditandatangani pada 4 Agustus 2025 di Jakarta.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna menyebut, kerja sama ini menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat pencegahan kejahatan lintas negara.
“Hari ini kami mewujudkan komitmen nasional dalam aksi nyata di daerah. Program Desa Binaan yang kami kolaborasikan ini merupakan instrumen strategis untuk menjalankan ruang lingkup MoU, khususnya dalam pencegahan kejahatan lintas negara dan pertukaran data,” ujar Felucia.
Ia menegaskan, desa binaan akan menjadi benteng pertahanan terdepan terhadap potensi TPPO dan penyelundupan manusia.
1. Kapolda: Sinergi Polri–Imigrasi perkuat penegakan hukum
Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kejahatan TPPO dan TPPM bersifat lintas batas sehingga membutuhkan kerja sama lebih solid antara Polri dan Imigrasi.
“Sinergi Polri dan Imigrasi adalah keharusan untuk menghadapi kejahatan lintas batas ini. PKS ini menjadi pedoman kerja kami, tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pencegahan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan sarana dan prasarana bersama,” tegas Hengki.
Ia optimistis kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO dan TPPM di wilayah Banten.
2. Fokus pada pencegahan dan penguatan Desa Binaan
Ruang lingkup PKS meliputi pertukaran data, penegakan hukum kejahatan lintas negara, pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, hingga pemanfaatan fasilitas bersama.
Dalam program ini, desa binaan akan difungsikan sebagai pusat edukasi dan sistem early warning potensi perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
“Melalui PKS ini, Program Desa Binaan Imigrasi akan dioptimalkan sebagai upaya pencegahan sekaligus sistem peringatan dini terjadinya TPPO dan TPPM di Banten,” jelas Felucia.
