APBD Terbatas, Pemprov Banten Andalkan Bantuan untuk Bangun RTLH
- Target pembangunan RTLH melalui DPRKP Banten pada 2026 turun menjadi 87 unit dari 389 unit tahun sebelumnya akibat APBD provinsi menyusut menjadi Rp10,27 triliun.
- Pemprov Banten memperoleh bantuan pusat untuk 250 rumah melalui program 3 juta rumah, sehingga total awal mencapai 337 unit; kontribusi Baznas ditargetkan mendekati 1.000 unit setahun.
- Pemprov menjajaki bantuan Qatar untuk membangun 50 rumah bagi warga kurang mampu di lahan sekitar satu hektare, sementara 87 unit DPRKP diprioritaskan di Pandeglang dan Lebak.
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten mengandalkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengejar pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di tengah keterbatasan anggaran APBD 2026.
Tahun ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKP) Banten hanya menargetkan pembangunan 87 unit RTLH. Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan tahun lalu yang mencapai 389 unit.
1. Pemprov andalkan bantuan berbagai pihak untuk bangun RTLH
Ilustrasi genteng bantuan bedah rumah (IDN Times/Ayu Afria) Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan, angka 87 unit hanya berasal dari program DPRKP. Pemprov Banten masih mengupayakan pembangunan RTLH melalui sumber pendanaan lain, seperti bantuan pemerintah pusat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga bantuan dari pemerintah Qatar.
"Kita banyak program lainnya, jadi tidak hanya di Perkim. APBD Pemprov Banten tahun kemarin kan hampir Rp12 triliun, sekarang kan Rp10,27 triliun. Nah, itu yang menyebabkan berkurang," kata Dimyati, Kamis (3/9/2026).2. Bantuan pusat tambah 250 rumah
Pemerintah Kota Depok memperbaiki RTLH yang berada di wilayah Kecamatan Bojongsari. (IDN Times/Dicky) Dimyati menyebut Pemprov Banten telah mendapat bantuan pembangunan 250 rumah melalui program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Jika digabung dengan 87 unit yang dialokasikan melalui DPRKP, sedikitnya sudah ada 337 rumah yang berpotensi dibangun tahun ini.
"Jadi dengan digabung dengan Perkim saja sudah 337 rumah RTLH," ujarnya.
Pemprov Banten juga mengandalkan kontribusi Baznas yang selama ini turut membantu pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu. Dimyati memperkirakan, jika seluruh sumber pembiayaan digabungkan, pembangunan RTLH di Banten bisa mendekati 1.000 unit dalam setahun.
"Tambah lagi Baznas, ya hampir 1.000-an lah rata-rata setiap tahunnya," katanya.
3. Pemprov jajaki bantuan Qatar
Ilustrasi kawasan pengentasan RTLH (IDN Times/Larasati Rey) Selain bantuan pemerintah pusat dan Baznas, Pemprov Banten juga tengah menjajaki bantuan dari Pemerintah Qatar untuk pembangunan hunian bagi masyarakat kurang mampu. Dimyati mengatakan, bantuan tersebut diarahkan untuk membangun 50 unit rumah di atas lahan sekitar satu hektare yang telah dihibahkan oleh istrinya, Irna Narulita Dimyati.
"Tanahnya dihibahkan oleh Bu Irna, sebanyak 1 hektare kurang lebih untuk rumah orang miskin. Dibangun 50 rumah. Harga rumahnya lumayan mahal, satu rumah kurang lebih hampir Rp200 juta satu rumah," ujarnya.
Menurut Dimyati, rencana bantuan tersebut diperoleh melalui komunikasi dengan Duta Besar Qatar. Dia berharap Pemerintah Qatar dapat membantu penyediaan hunian bagi masyarakat kurang mampu di Banten.
"Duta Besar Qatar dekat dengan saya dan saya minta bantuannya. Insyaallah Pemerintah Qatar pun bantu pemerintah Indonesia, khususnya Banten," katanya.
Sebelumnya, Kepala DPRKP Banten Rahmat Roegianto membenarkan penurunan target pembangunan RTLH tahun ini. "Kita sudah bangun 389 (tahun lalu). Kalau tahun ini kita berkurang, kita siapkan 87, baru mau mulai," ujar Rahmat.
Sebanyak 87 unit RTLH tersebut akan dibangun di delapan kabupaten dan kota. Namun, Pemprov Banten memprioritaskan wilayah Banten Selatan, terutama Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
"Prioritas tahun ini delapan kabupaten kota, tapi paling banyak di selatan, di Pandeglang dan Lebak," katanya.
