Serang, IDN Times – Puluhan calon siswa di Provinsi Banten gagal diterima melalui jalur afirmasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Penyebabnya bukan karena nilai atau kuota, melainkan data status desil mereka tidak tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga tidak memenuhi syarat administrasi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kini masih mencari solusi agar kuota jalur afirmasi yang belum terisi dapat dimanfaatkan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Desil Tak Muncul di DTSEN, Puluhan Siswa di Banten Gagal SPMB Jalur Afirmasi

1. Tidak dapat diketahui tingkat kesejahteraan orang tuanya
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, mengatakan persoalan tersebut muncul saat proses verifikasi administrasi. Sejumlah pendaftar jalur afirmasi tidak memiliki kategori desil dalam DTSEN.
"Di pendaftaran afirmasi itu terdapat siswa yang ketika dicek desilnya, mereka tidak ada kategori, jadi tidak termasuk desil di kolomnya. Nah, ini yang sudah kami coba konsultasikan dengan dinas sosial, baik dinas sosial kabupaten/kota maupun provinsi," kata Deden, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak dapat serta-merta menerima siswa yang tidak memiliki data desil karena tidak memiliki dasar untuk memastikan tingkat kesejahteraan keluarga yang bersangkutan.
"Kalau kita terima juga, kita kan enggak tahu nanti kenyataannya mereka masuk desil berapa. Nanti salah lagi. Kalau mau dicek berdasarkan kondisi riil keluarganya, waktunya juga enggak cukup," ujarnya.
2. Jumlahnya cukup banyak capai puluhan
Deden memperkirakan jumlah siswa yang terdampak cukup banyak. Berdasarkan laporan sementara, hampir 50 calon siswa di wilayah Tangerang Raya gagal diterima melalui jalur afirmasi akibat persoalan tersebut. Jumlah itu diperkirakan masih akan bertambah karena belum mencakup Kabupaten Serang, Pandeglang, maupun Lebak.
"Kemarin saya dapat laporan dari Tangerang saja hampir 50-an di Tangerang Raya. Artinya itu menyebar, belum Serang, Pandeglang, Lebak," katanya.
3. Pemprov belum bisa putuskan nasib mereka di SPMB
Hingga kini, Pemprov Banten juga belum memutuskan nasib kuota afirmasi yang kosong akibat kendala administrasi tersebut. Pemerintah masih membahas berbagai opsi penyelesaian bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah melakukan verifikasi lapangan atau door to door untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga calon siswa yang datanya belum tercantum dalam DTSEN.
"Nanti mungkin Dinsos akan coba memberikan kriteria, kira-kira setelah dilakukan door to door yang bersangkutan itu masuk ke kategori mana. Mudah-mudahan bisa lah karena waktunya juga sudah mepet," ujar Deden.
Ia menambahkan, persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan SPMB pada tahun mendatang. Menurutnya, proses verifikasi data penerima jalur afirmasi perlu dilakukan lebih awal agar tidak menghambat proses penerimaan siswa baru.
"Tahun depan jadi evaluasi, berarti afirmasi mungkin harus dilakukan di awal," ucapnya.