Dijual di Medsos Rp65 M, Kepemilikan Pulau Umang Jadi Polemik

Pulau Umang yang memiliki luas sekitar 5 hektare itu disebut tidak berstatus sewa, melainkan hak milik atas nama perusahaan. Kondisi tersebut memicu pertanyaan terkait mekanisme penguasaan wilayah pulau oleh pihak non-negara.

Pemprov Banten berencana meminta penjelasan dari BPN terkait proses penerbitan sertifikat tersebut. "Pemerintah menilai kepemilikan sah tidak menjadi persoalan selama sesuai aturan, namun praktik spekulasi berpotensi menimbulkan masalah hukum," katanya.

Dimyati yang pernah menjabat Bupati Pandeglang bersama istrinya, Irna Narulita, mengaku tidak mengetahui secara detail proses peralihan kepemilikan pulau tersebut di masa lalu.

Namun, ia mengungkapkan bahwa isu penjualan Pulau Umang bukan kali pertama terjadi. Pulau tersebut sempat menjadi sorotan publik beberapa tahun lalu, termasuk setelah insiden kebakaran pada 2018, sebelum kembali muncul dalam iklan penjualan baru-baru ini.

"Jual beli aset dengan tujuan menaikkan harga secara tidak wajar perlu menjadi perhatian, terlebih jika objeknya berupa pulau yang memiliki fungsi strategis," katanya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengambil langkah dengan menyegel dan menghentikan aktivitas di Pulau Umang. Tindakan ini dilakukan menyusul dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut serta indikasi penjualan aset publik secara ilegal.

“Harus disegel dulu agar jelas. Jangan sampai ada pelanggaran yang merugikan negara,” kata Dimyati.

Pemprov Banten juga membuka kemungkinan membawa kasus ini ke jalur hukum apabila ditemukan pelanggaran. Pemerintah akan melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi dokumen kepemilikan untuk memastikan keabsahan status lahan.

“Kalau ada pihak yang dirugikan, baik negara maupun masyarakat, tentu akan kami pidanakan. Hukum harus ditegakkan,” katanya.