Dituding Limpahkan Pembangunan TOD ke Swasta, Ini Kata Pemkot Tangsel

Jumardi menilai, pemerintah daerah salah menafsirkan Peraturan Menteri ATR BPN 16/2017 tentang pengembangan kawasan berorientasi transit--yang diartikan penyelenggara transportasi dapat langsung bekerja sama dengan swasta. 

Padahal semestinya, kata Jumardi, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas penyelenggaraan TOD.

"Nah itu diterjemahkan para developer itu kerja sama dengan KAI, lupa bahwa KAI itu hanya operator transportasi kereta api yang sifatnya jarak jauh. Pertanyaannya kalau bergerak di internal tadi itu dengan apa? Gak ada penyelenggara transportasi umumnya," ungkap Jumardi.

Semestinya, kata Jumardi, yang punya peran berwenang adalah yang punya daerah, yakni  Pemerintah Kota Tangerang Selatan.  "Bagaimana cara menyelenggarakannya ya bentuk badan usaha sendiri, gitu kan. yang mengelola transportasi di situ. Karena (sebabnya) Pemkot tidak paham," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Eki Herdiana ditemui di ruang kerjanya Selasa (7/6/2022) lalu mengatakan, pihaknya sempat melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Jaya Property soal TOD ini.

"Dari MoU itu para pihak sebetulnya sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Yang Jurangmangu yang dibangun salah satu BUMN, tapi belum jalan. Padahal sudah masuk ke perizinan," kata Eki didampingi stafnya.

Eki memastikan, tidak ada yang namanya proyek TOD terbentur swasta pemilik lahan. "Gambarnya sudah singkron kok, mereka sudah sepakat bersama," kata Eki.

Pihaknya, kata Eki, sangat mendukung upaya pembangunan TOD ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadopsi rencana TOD ini ke dalam rencana tata ruang wilayah Tangsel. Eki mengakui, rencana ini cukup berat dilakukan oleh pihaknya.

"Itu keren banget sebetulnya, itu kan masterplan transportasi, cuma memang pengaplikasiannya di daerah sesuai tanggung jawabnya pasti setiap daerah akan kesulitan," kata Eki.