Eks Wali Kota Cilegon Disebut Terima Aliran Uang di Pengadaan Kapal

JPU Kejari Cilegon Achmad Afriansyah mengatakan, dalam rangka kebutuhan penambahan kapal tunda PT PCM tahun 2018, terdakwa selaku Direktur PT AM Indo Tek dan Arief Rivai (alm) Direktur Utama PT PCM membuat kesepakatan pengadaan kapal tunda dengan kapasitas 4000 HP.

"PT AM Indo Tek (Dijanjikan) akan diberikan proyek pengelolaan lahan Wanasari milik PT PCM, padahal terdakwa mengetahui jika PT AM Indo Tek belum memiliki kualifikasi usaha dalam bidang lzin Usaha Angkutan Laut / SIUPAL dan tidak memiliki pengalaman dalam usaha di bidang perkapalan," kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai M Arief Adikusumo.

Menindaklanjuti kesepakatan itu, terdakwa mengajak Arief Rivai Madawi dan Direktur Operasional PT PCM, Akmal Firmansyah ke Singapura selama dua hari pada 28 - 29 Januari 2019.

"Untuk melihat kapal tunda jenis tugboat ASD TUG BRECON VESSEL 29m ASD/Towing Tug tahun 2016, padahal kapal yang terdakwa perlihatkan tersebut, bukan milik PT AM Indo Tek," katanya.

Achmad menambahkan sepulangnya dari Singapura, pada 31 Januari 2019 Arief Rivai (alm) selaku Direktur Utama PT PCM mengirimkan surat ke PT AM Indo Tek, atas ketertarikannya untuk membeli kapal ASD Brecon Steel TUG Boat.

"Pada 6 Februari 2019 Arief Rivai (Alm) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham di Hotel Grand Mangku Putra Cilegon. Pada intinya menyetujui rencana pengadaan kapal tunda," katanya.

Untuk menyakini pemegang saham PT PCM, Arief Rivai (alm) memerintahkan terdakwa untuk memaparkan serta menyampaikan bahwa terdakwa telah memberikan uang muka.

"Padahal tidak pernah ada dilakukan down payment (DP) yang dilakukan oleh terdakwa," katanya.

Lebih lanjut, Achmad menerangkan pasca pertemuan di hotel, pada 7 Februari 2019 PT AM Indo Tek memberikan penawaran untuk pembelian kapal tahun pembuatan 2016 dengan nilai Rp78 miliar.

"Sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Arief Rivai dengan sistem pembelian patungan kapal dengan sistem KSO. Dengan persentase patungan PT AM Indo Tek berkewajiban menyediakan Rp50 miliar, dan PT PCM Rp24 miliar," terangnya.

Achmad menambahkan jumlah dana yang telah dikeluarkan PT PCM terkait pembelian kapal yaitu sekitar Rp24 miliar, dengan rincian uang saku survei, dan pembayaran kapal.

"Uang saku survei pertama Rp36 juta, uang saku survei ke dua Rp54 juta, pembayaran tahap I ke PT AM Indo Tek Rp10 miliar, dan pembayaran tahap dua Rp14 miliar," katanya.

Atas perbuatannya itu, terdakwa dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat dikonfirmasi, mantan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi memilih bungkap dan enggan menjawab telepon dan pesan dari wartawan.