Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta pegawai non-PNS atau honorer tetap tetap tenang dan kondusif dalam menyikapi aturan pemerintah soal penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2023.
Al Muktabar menegaskan, keputusan itu baru dilaksanakan pada November 2023 sehingga pemerintah daerah punya waktu sekitar 1,5 tahun untuk mencari solusi.
"Kita masih memformulakan apa yang bisa kita lakukan untuk semua berjalan dengan baik," kata Al Muktabar saat dikonfirmasi, Senin (6/6/2022).
Diketahui sebelumnya ribuan tenaga honorer di Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawain Non PNS Banten (FPNPB) berencana berunjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Banten, Kota Serang pada 13 Juni 2022. Para pegawai itu menuntut kejelasan nasib mereka.
Menanghapi aksi itu, Al Muktabar meminta para pegawai tetap bekerja seperti biasa dan menyerahkan kepada pemerintah.
"Tidak ada hal yang mengkhawatirkan kan sampai detik ini, satu setengah tahun lagi ini jadi jangan berandai-andai. Yang jelas saat ini gak ada problem kan," katanya.
Saat ini, lanjut Al, Pemprov Banten tengah mencari solusi terkait kebijakan yang digulirkan pemerintah. Namun dia mengaku akan komitmen memperjuangkan nasib tenaga non-ASN tersebut.
Apa yang bisa kita lakukan sebaiknya akan kita upayakan, tentu juga dalam keterbatasan kewenangan oleh karenanya saya menghimbau untuk kondusif," katanya.
Selain itu, pihaknya pun akan melakukan dialog dengan para honorer guna mengakomodir aspirasi mereka sehingga baik pemerintah maupun honorer bisa menemukan titik terang untuk ke depan.
"Jadi para honorer juga kita dengarkan mau bagaimana," katanya.