Pakar Minta Insentif Kendaraan Listrik Jangan Cuma Dinikmati Warga Kota

31 Mei 2026, 13:11 WIB

Muhamad Iqbal

News

Channel

Add as Preferred source

Pakar Minta Insentif Kendaraan Listrik Jangan Cuma Dinikmati Warga Kota

ilustrasi charging mobil listrik (unsplash.com/CHUTTERSNAP)

Intinya Sih

Djoko Setijowarno menilai insentif kendaraan listrik harus tepat sasaran dan mampu mengurangi ketimpangan wilayah, bukan hanya mendorong industri otomotif di perkotaan.
Pemerintah daerah yang mengembangkan transportasi publik berbasis listrik serta wilayah penghasil nikel seperti Morowali dan Konawe dinilai layak mendapat prioritas insentif.
Bantuan motor listrik disarankan menyasar masyarakat di daerah terpencil dan lingkar tambang agar transisi energi bersih juga menghadirkan keadilan sosial dan manfaat ekonomi nyata.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tangerang, IDN Times – Rencana pemerintah memberikan kembali insentif kendaraan listrik dinilai perlu disertai pendekatan yang lebih berkeadilan. Insentif tidak hanya dipandang sebagai stimulus industri otomotif, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan ketimpangan wilayah dan akses transportasi masyarakat.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pemerintah perlu memastikan insentif kendaraan listrik diberikan secara lebih tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikan menyusul penundaan pengumuman insentif kendaraan listrik selama satu bulan karena pemerintah masih memfinalisasi skema dan perhitungan fiskal.

1. Insentif dinilai bisa mendorong transportasi umum listrik di daerah

Ilustrasi KRL Jabodetabek. (Dok. KAI Commuter)

Djoko mengatakan pemerintah daerah yang berkomitmen mengembangkan transportasi publik berbasis kendaraan listrik layak mendapatkan prioritas dalam skema insentif.

Menurutnya, saat ini sudah ada puluhan pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD untuk penyelenggaraan angkutan umum modern melalui skema buy the service (BTS). Bahkan beberapa daerah telah memiliki regulasi khusus yang menjamin keberlanjutan subsidi transportasi publik.

“Insentif tambahan untuk kendaraan listrik dapat menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut memperkuat transportasi publik yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).

Ia menilai dukungan fiskal dari pemerintah pusat akan mempercepat terbentuknya ekosistem transportasi umum berbasis listrik di berbagai daerah.

2. Daerah penghasil nikel dinilai layak menjadi prioritas

ilustrasi nikel (Unsplash/Paul-Alain Hunt)

Selain pemerintah daerah yang mengembangkan transportasi umum, Djoko juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap wilayah penghasil nikel seperti Konawe, Morowali, dan Weda.

Menurutnya, daerah-daerah tersebut selama ini menjadi pemasok bahan baku utama baterai kendaraan listrik dunia, tetapi masyarakat setempat belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari industri yang berkembang di wilayah mereka.

“Penyediaan transportasi publik berbasis listrik di daerah lingkar tambang bukan sekadar urusan mobilitas, tetapi juga bentuk keadilan sosial,” katanya.

Ia menyebut masyarakat di wilayah penghasil nikel semestinya menjadi kelompok pertama yang merasakan manfaat transisi energi bersih.

3. Insentif motor listrik perlu menyasar wilayah terpencil

Motor listrik Polytron. (Dok. Polytron)

Djoko juga mengusulkan agar bantuan pembelian motor listrik diprioritaskan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang dan pulau-pulau kecil yang memiliki keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki dasar empiris karena sejumlah wilayah terpencil telah lebih dulu beradaptasi dengan kendaraan listrik akibat sulitnya pasokan BBM.

Selain itu, biaya operasional kendaraan listrik yang lebih rendah dinilai dapat membantu masyarakat menekan pengeluaran sehari-hari.

“Insentif motor listrik bisa diarahkan untuk petani, nelayan, maupun pedagang pasar tradisional agar manfaat ekonominya lebih terasa,” ujarnya.

4. Transisi energi harus dibarengi keadilan sosial

ilustrasi energi (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional, Djoko mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada aspek industri dan penjualan kendaraan.

Ia menilai pembangunan ekosistem kendaraan listrik harus mempertimbangkan keadilan wilayah, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan layanan transportasi publik.

Selain itu, penggunaan kendaraan listrik juga perlu dibarengi pengembangan energi bersih. Sebab, jika pengisian daya masih bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, maka pengurangan emisi dinilai belum terjadi secara optimal.

“Insentif kendaraan listrik jangan hanya menjadi pemanis bagi masyarakat perkotaan. Kebijakan ini harus menjadi instrumen untuk memperluas kesejahteraan dan memperkuat mobilitas masyarakat di daerah yang selama ini tertinggal,” tuturnya.

Menurut Djoko, keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan listrik yang beredar, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.