Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jadi Momentum Perbaikan Penjara

Usman menegaskan bahwa semua tahanan dan narapidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat.

"Tempat penahanan harus menyediakan ruang, penerangan, udara, dan ventilasi yang memadai. Kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi," tambahnya. 

Saat ini, kapasitas penjara di Tanah Air terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan sehingga over capacity. Inilah akar masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

"Para tahanan dan terpidana kerap ditempatkan dalam penjara yang sesak dan mengancam hidup dan kesehatan mereka. Mereka juga manusia yang berhak atas kondisi penjara yang layak dan hak atas kesehatan," ungkap Usman.

Selain memperbaiki sistem dan bangunan penjara yang sesuai dengan standar keselamatan, Usman juga mendorong pemerintah untuk mengubah orientasi politik kebijakan dalam menangani kejahatan ringan, termasuk yang terkait penggunaan narkotika.

Menurut Usman, pemerintah dapat membebaskan mereka yang seharusnya tidak pernah ditahan, termasuk orang-orang yang berurusan hukum karena pasal-pasal karet dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penahanan dan pemenjaraan orang hanya karena mengekspresikan pendapatnya secara damai, kata Usman, tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun. "Terlebih lagi dalam situasi di mana ada over kapasitas lapas yang membahayakan kesehatan, bahkan nyawa tahanan, terutama pada masa pandemik seperti saat ini," katanya.

Amnesty pun meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dan segera mengusut apa penyebab kebakaran tersebut dan memastikan semua hak keluarga korban terpenuhi.