Temuan Belanja Keran Rp5 Juta, DPRD Tangsel Bakal Panggil Dinkes
- Komisi II DPRD Tangsel akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta klarifikasi terkait temuan pengadaan keran wastafel senilai Rp5 juta per unit yang tercantum dalam laporan BPK.
- Dinas Kesehatan Tangsel menyatakan masih menelusuri detail pengadaan tersebut dan belum memberikan penjelasan resmi mengenai lokasi, spesifikasi, maupun rincian pembelian keran.
- BPK merekomendasikan Pemkot Tangsel agar memperketat verifikasi anggaran serta memastikan penyusunan RKA dan DPA sesuai aturan guna mencegah ketidaktepatan belanja di masa mendatang.
Tangerang Selatan, IDN Times – Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel untuk meminta penjelasan terkait temuan belanja keran wastafel yang menjadi sorotan publik. Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten atas laporan keuangan Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian mengatakan, pihaknya baru menerima informasi mengenai temuan tersebut dan akan meminta klarifikasi langsung dari Dinkes.
“Secara umum kita baru nerima informasi soal ini ya. Kita coba selidiki dan rencana kita panggil Dinas Kesehatan untuk minta penjelasan. Kan kita juga mesti mendengar dulu penjelasannya dari Dinkes,” kata Ricky, Selasa (7/7/2026).
1. BPK temukan belanja 10 keran senilai Rp5,15 juta
Dalam LHP BPK disebutkan terdapat pengadaan 10 unit keran pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel dengan nilai Rp5.150.400 per unit. Angka tersebut kemudian menjadi perbincangan publik karena dinilai jauh lebih tinggi dibanding harga keran sejenis yang dijual di pasaran.
Sebagai perbandingan, harga keran dengan kualitas premium di sejumlah toko bangunan di wilayah Tangerang Selatan umumnya berada di bawah Rp200 ribu per unit.
2. Dinkes mengaku masih mengecek temuan tersebut
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendarlin Mahdaniar, mengatakan masih menelusuri informasi yang tercantum dalam laporan BPK.
“Coba nanti aku cek dulu ya. Kalau di saya kan tampak di Dinkes, tapi apakah itu di rumah sakit atau di mana kan gitu, karena semua di kita. Nanti saya cek dulu ya,” ujar Allin saat dihubungi sebelumnya.
Hingga kini, Dinkes belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai spesifikasi maupun rincian pengadaan keran tersebut.
3. BPK beri rekomendasi kepada Pemkot Tangsel
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Tangerang Selatan menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) perangkat daerah.
Selain itu, kepala perangkat daerah juga diminta memedomani klasifikasi belanja dalam penyusunan RKA sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam laporan keuangan 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp1,79 triliun dengan realisasi Rp1,63 triliun atau 90,84 persen. Sementara itu, belanja modal dianggarkan Rp1,45 triliun dengan realisasi Rp1,35 triliun atau 93,26 persen.
