Serang, IDN Times - Serikat buruh di Provinsi Banten akan melakukan aksi mogok kerja daerah dalam waktu dekat. Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan atas penetapan kenaikan upah minimum kebupaten/kota (UMK) 2024.
"Kita sudah bersepakat dalam waktu dekat akan konsolidasi dan gerakan besar-besaran menolak keputusan UMK," kata Koordinator Koalisi Buruh Banten Bersatu, Dedi Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis (30/11/2023).
Dia menilai, penetapan UMK 2024 yang ditandatangani Pj Gubernur Banten tidak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota. "Yang pasti kami menolak penetapan UMK yang ditetapkan Pak Pj karena memang tidak sesuai dengan rekomendasi kepala daerah," katanya.
Seharusnya, kata dia, kenaikan UMK 2024 disesuaikan dengan rekomendasi kepala daerah sebab hal itu telah sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
"Sebetulnya Kota Tangerang, Pak Wali mengusulkan 19,9 persen, itu hasil survei pasar kehidupan layak dan sesuai usulan kita. Itu salah satu contoh saja," katanya.
Ia menerangkan, sejak awal buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 Tentang Pengupahan. PP ini digunakan pemerintah sebagai dasar hukum penetapan UMK 2024.
"Semestinya Pj Gubernur Banten menjadikan penolakan kami sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan UMK," katanya.
Usai penetapan UMK tersebut, pihaknya akan berkonsolidasi sebagai langkah penolakan terhadap UMK 2024 dengan opsi mogok daerah dan demontrasi aksi besar-besaran.
"Bisa mogok daerah, bisa aksi besar-besaran, nanti kita konsolidasi," katanya.
Menanggapi penolakan buruh tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, bahwa segala sesuatu tidak bisa memuaskan semua pihak. Lanjutnya, adil tidak mesti sama tapi harus proporsonal.
"Jangan tinggi-tinggi, kasian dunia usaha nanti bangkrut, kabur malah (buruh) tidak punya kerjaan. Kami pilih mana?" katanya.
Kendati demikian, ia tak mempermasalahkan rencana buruh yang akan melakukan aksi besar-besaran. "Keberatan boleh boleh saja, namun demolah secara baik sesuai permohonannya aksi damai," katanya.