Kejati Banten Selidiki Kasus Pendirian Bank Banten

Penyelidikan kasus pendirian bank milik Pemerintah Provinsi Banten itu dipantau langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ivan mengatakan, pihaknya menerima surat dari KPK yang menyinggung persoalan Bank Banten yang saat ini sedang dibidik tim pidana khusus (pidsus).

Dia menambahkan surat KPK yang diterimanya berisikan tentang perkembangan pembentukan Bank Banten, namun dia enggan menjelaskan secara detail isi surat tersebut.

"Menanyakan saja perkembangannya sampai mana. Baru diterima kamarin, secepatnya kita balas. Kita sama-sama koordinasi," katanya.

Untuk diketahui, KPK telah mendalami kasus pendirian Bank Banten sejak 2015 yang berujung dengan operasi tangkap tangan KPK pada 1 Desember 2015. Pada saat itu, KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi Golkar SM Hartono, anggota DPRD Banten dari Fraksi PDIP Tri Satria Santosa, dan Direktur Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol.

Mereka saat itu tengah "bertransaksi" dengan tujuan memuluskan pendirian Bank Banten. Dari tangan para tersangka, KPK menyita US$11 ribu dan Rp60 juta.

Ivan mengungkapkan penyelidikan pembentukan Bank Banten tersebut untuk mencari perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang ditimbulkan. Untuk proses penyelidikan awal, belum mamasuki proses akuisisi Bank Pundi, milik Sandiga Solahudin Uni oleh BUMD Pemprov Banten yakni PT Banten Global Development (BGD).

“Kita pendirian banknya saja, belum ke penyertaan modal. Kalau nanti proses penyidikan (masuk tahap penyidikan) nanti akan lari ke situ (akuisisi),” ungkapnya.

Ivan menjelaskan proses penyelidikan Bank Banten tersebut dilakukan untuk menggali apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Serta menggali mengenai alasan Pemprov Banten mendirikan bank. Selain itu, aspek hukum pendirian bank melalui BUMD sedang dikaji penyelidik.

“Pembelian ini kan adalah sebuah tindakan, kita bahas tindakannya dulu, apalah sudah benar atau tidak. Boleh enggak beli bank? dan pertanyaan mendasarnya boleh tidak Pemprov ini mendirikan bank?. Disitu dulu dibahas. Kalau langsung akuisi cerita awalnya nanti kepotong,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktàbar mengatakan, pihaknya mengaku menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Banten dan KPK dalam rangka penyelidikan kasus pendirian Bank Banten.

Kendati demikian, disampaikan Al Muktabar, proses penegakan hukum tersebut tidak akan mengganggu proses penyelamatan dan penyehatan Bank Banten yang sedang dilakukan oleh Pemprov Banten saat ini.

"Karena itu proses penegakan hukum kita tidak bisa apa-apa, kita menghormati betul proses itu," katanya.