Hakim Tolak Eksepsi 4 Terdakwa Korupsi Hibah Ponpes di Banten
IDN Times/Khaerul Anwar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Serang menolak semua eksepsi atau nota pembelaan dari empat orang terdakwa kasus korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Kamis (23/9/2021).
Majelis halim yang diketuai Slamet Widodo, menilai eksepsi yang dilayangkan oleh penasihat hukum terdakwa ditolak karena majelis hakim tidak menemukan unsur pelanggaran hukum pada poin tuntutan para terdakwa.
Audit kerugian negara dari JPU tidak bertentangan dengan aturan
Baca Juga: Disebut Dalam Sidang Korupsi Hibah Ponpes, Ini Kata Gubernur Wahidin
1. Eksepsi Irvan dan Toton ditolak karena sudah masuk pokok perkara
IDN Times/Khaerul AnwarDia menjelaskan, dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa Irvan Santoso mempersoalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dan tidak lengkap menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap terdakwa Irvan Santoso.
Irvan selaku Kabiro Kesra hanya menjalanka tugas sebagaimana ketentuan dan perintah Peraturan Gubernur Banten nomor 49 tahun 2017 dalam penganggaran dan pelaksanaan pemberian dana hibah 2018 yang merugikan negara senilai Rp65 miliar.
"Mengacu pada pedoman hibah, maka Sekda yang harus diminta pertanggungjawaban hukum," kata dia.
Tapi setelah majelis hakim mempelajari poin eksepsi tersebut, bahwa hal itu sudah memasuki pokok perkara. Jika ada dugaan keterlibatan sekda Banten dalam kasus tersebut maka harus melakukan kembali melakukan pemeriksaan.
"Maka eksepsi satu tidak dapat diterima," tuturnya.
Majelis hakim juga menyoroti poin keberatan terkait dakwaan jaksa yang dinilai tidak lengkap karena tidak memasukkan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) selaku penerima hibah.
"Apabila ternyata ada peranan FSPP dan mengakibatkan kerugian negara majelis hakim akan mempertimbangkan di dalam putusannya," katanya.
Selanjutnya eksepsi terdakwa Toton Suryadina yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa keliru karena error in persona. Menurut majelis hakim eksespsi terdakwa ini gugur karena prosesnya sudah masuk pokok perkara.
"Harus melalui proses persidangan, karena sudah memasuki pokok perkara. Berdasarkan urain nota keberatan eksepsi tidak dapat diterima," katanya.
2. Audit kerugian negara dari JPU tidak bertentangan dengan aturan
Dok. kejati BantenDalam eksepsinya, Epih Saepudin yang mempersoalkan penyidik Kejati Banten terhadap nilai kerugian negara dari penyalurah hibah 2020 senilai Rp5,3 miliar dari total anggaran Rp117 miliar didapat dari lembaga yang diragukan keakuratannya.
Menurut Epih, audit yang akurat itu semestinya didapat dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan dari luar lembaga tersebut.
Tapi setelah majelis mempelajari poin eksepsi tersebut, hakim menilai apa yang dilakukan penyidik adalah sah dan tidak ada aturan yang bertentangan.
"BPKP bukan satu-satunya lembaga yang menghitung kerugian negara tapi bisa lembaga publik dan lembaga lain yang diminta penuntut umum," katanya.
Sementara eksepsi dari terdakwa Asep Subhi pun tidak diterima majelis hakim karena poin keberatannya tidak jelas.
3. JPU diperintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara
Dok. Kejati BantenAtas pertimbangan di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa eksepsi terdakwa Irvan Santoso, Toton Suryadina, Epih Saepudin dan Asep Subhi tidak diterima. Dan menyatakan dakwaan JPU adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili para terdakwa.
"Memerintahkan JPU melanjutkan perkara atas para terdakwa," katanya.
Diketahui sebelumnya dari lima terdakwa dalam kasus korupsi hibah hanya terdakwa Agus Gunawan selaku honorer di Kesra yang tidak mengajukan nota keberatan atas dakwan jaksa.
Baca Juga: Rawan Dikorupsi, Gubernur Banten Batalkan Hibah Ponpes Rp161 Miliar
