Bikin Biaya Bakal Membengkak, Benyamin Ogah Pilkada Tangsel Ditunda
IDN Times/Muhamad Iqbal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Calon wali kota petahana dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengaku tak setuju jika Pilkada Serentak 2020 ditunda lagi. Jika Pilkada harus ditunda, pihaknya bakal banyak lagi mengeluarkan biaya dan tenaga dalam menjalankan tahapan-tahapan pilkada.
"Saya jujur gak setuju lah ya penundaan Pilkada itu, mungkin masih ada alternatif lain kalau fenomenanya khawatir COVID-19," kata Benyamin, Selasa (15/9/2020).
Jika tak ada aral, Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang.
Baca Juga: KPU RI Lakukan Simulasi Pilkada Serentak 2020 di Tangsel
1. Benyamin: kalau ditunda, pilkada bikin lelah
http://updatenews.co.id/dua-kandidat-bapaslon-pilkada-pandegBenyamin mengatakan, persoalannya ketika pilkada ditunda--misal sampai tahun 2021--maka tahapannya akan diperpanjang lagi. Hal itu jelas akan menguras tenaga.
"Lelah gitu, kampanye itu akan dimulai 26 September sampai 71 hari sampai 5 Desember itu hampir setiap hari kan gitu ya, karena harus ketemu dengan 30 orang," kata dia.
2. Pilkada ditunda, kebutuhan dana pun membengkak
Ilustrasi Uang Rp75000 (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Selanjutnya, kata Benyamin, biaya pengeluaran juga akan semakin banyak. Karena seperti diketahui, kontestasi demokrasi tentunya banyak memerlukan uang.
"Persoalan biaya juga makin banyak ketemu orang saya juga perlu mengeluarkan makan dan segala macem untuk tim saya, diperpanjang lagi ya ampun dah," kat Benyamin.
3. Puluhan ribu orang tanda tangani petisi penundaan pilkada
Ilustrasi Pilkada serentak 2020. Dok IDN TimesSebagaimana diketahui, puluhan ribu orang menandatangani petisi untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Petisi berjudul "Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021" itu diunggah di situs change.org.
Hingga Selasa (15/9/2020) pukul 13.30 WIB, tercatat sebanyak 30.900 lebih orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada.
Petisi tersebut diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, Kemitraan.
Baca Juga: Nih Daftar Bapaslon yang Maju di Pilkada Serentak 2020 di Banten
