Ombudsman Minta BPN Jelaskan Asal-Muasal SHGB Laut di Tangerang

Putusan tersebut, kata Fadli menegaskan bahwa laut adalah milik publik dan dipegang oleh negara dan tidak ada hak kepemilikan pribadi atau perusahaan, sedangkan yang diberikan di laut hanya adalah izin pemanfaatan.

“Ini kan yang harus diperjelas, sebenarnya ini seperti apa. Ya, agar masyarakat tidak bertanya-tanya.  Kami meminta secepatnya apakah Kanwil BPN (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional) untuk menjelaskan posisinya seperti apa sih kok bisa sampai keluar SHGB?” kata Fadli, Selasa (21/1/2025).

Kalau memang ada kekeliruan, kata dia, sebaiknya hal tersebut secepatnya dikoreksi agar tidak berlarut dan dapat meringankan kinerja pemerintah.

Selain itu, dia menjelaskan apabila sebuah daratan telah digerus dengan perairan maka wilayah yang terkena itu tidak bisa dikeluarkan SHM karena dianggap tanah tersebut musnah.

“Kalau memang secara data citra satelit bahwa itu memang clear di laut, ya itu perlu pendalaman lagi, kok bisa SHGB-nya keluar? Itu kan pertanyaan berikutnya,” katanya.

Ia mengatakan kalau pagar laut ke depan diklaim sebagai kawasan reklamasi maka langkah reklamasi harus dilakukan terlebih dahulu, dan mengurus perizinan yang cukup panjang. Sehingga, semestinya tidak boleh ada SHGB dan SHM pada lokasi itu, sebelum menjadi daratan.

Kemudian, menurut dia, perlu ada pembuktian dan verifikasi soal status kawasan pagar laut tersebut jika dahulunya tanah girik yang terkena abrasi.

"Nah pembuktiannya itu sesuai ketentuan apakah cukup hanya dengan dokumen hak, girik umpamanya atau memang harus di dukung yang lain, ya tentu kita lihat dulu dong secara aturannya seperti apa," katanya.