Pemda Banten Usul KA Merak-Senen, Pengamat: Bangun Sistem Feeder Dulu
- Djoko menilai pemahaman kepala daerah soal transportasi publik masih lemah
- Akses jadi kunci, bukan sekadar proyek
- Djoko berharap pemda fokus pada solusi akses, bukan citra
Cilegon, IDN Times - Pemrintah Provinsi Banten tengah mengusulkan pengoperasian kembali Kereta Api (KA) Merak Jaya, ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai, pemerintah daerah (pemda) seharusnya lebih fokus membangun sistem transportasi pengumpan (feeder) yang mumpuni, terlebih dahulu.
Menurut Djoko, pembangunan jaringan feeder jauh lebih mendesak karena secara langsung mempermudah mobilitas warga menuju stasiun atau simpul transportasi utama.
“Tinggal pemdanya aja buat feeder itu loh, angkutan-angkutan rakyat. Kok susah sekali ya? Yang dipikir mobil pejabat, transportasi rakyat malah enggak dipikirin,” ujar Djoko, saat dihubungi Selasa (28/10/2025).
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengusulkan KA Merak Jaya dengan rute Merak-Pasar Senen. "Baru pembahasan awal, kami masih menunggu jawaban dari KAI," kata Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo.
Pemprov Banten mengusulkan, ada beberapa stasiun pada rute tersebut. "Tapi, kereta tidak berhenti di Rangkasbitung. Jadi bisa langsung," kata dia.
1. Djoko menilai pemahaman kepala daerah soal transportasi publik masih lemah
Djoko menilai, langkah menghidupkan kembali KA jarak jauh, seperti Merak–Jakarta, memang baik untuk konektivitas, tetapi akan percuma tanpa dukungan angkutan penghubung dari lingkungan permukiman ke stasiun.
“Ya sudah baik keretanya diperbanyak dari Jakartanya ke arah timur, ke Maja atau Rangkasbitung. Sekarang saja sudah double track. Tapi percuma kalau ke stasiun enggak ada feeder-nya. Orang mau naik apa ke sana?” tegasnya.
Lebih lanjut, Djoko menegaskan bahwa kewajiban menyediakan transportasi publik ada di tangan pemerintah daerah, bukan operator kereta api, seperti PT KAI. “Pemda enggak usah sibuk mengusulkan KAI bikin rute baru. Dia punya kewajiban menyediakan angkutan umum buat warganya. Itu wajib,” katanya.
Ia juga menyinggung lemahnya pemahaman sejumlah kepala daerah dan pejabat dinas terkait soal peran dan kewenangan dalam urusan transportasi. “Kadang kepala dinas itu enggak paham apa itu operator, apa itu regulator. Gimana mau maju daerahnya kalau kepala dinasnya aja enggak ngerti?” kritiknya.
2. Akses jadi kunci, bukan sekadar proyek
Djoko menyoroti bahwa masalah utama transportasi di Banten bukanlah minimnya kereta, tetapi akses menuju transportasi publik yang buruk. Ia mencontohkan kawasan permukiman baru, seperti Maja yang sudah berkembang pesat, namun nyaris tanpa angkutan umum menuju stasiun.
“Saya sudah ke sana, di Maja itu rumahnya banyak tapi enggak ada angkutan ke stasiun. Gimana orang mau naik kereta? Itu yang bikin mahal dan tidak efisien,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah justru harus menyiapkan sistem transportasi pengumpan agar warga mudah mengakses layanan KAI yang sudah ada.
“Kalau feeder-nya beres, warga bisa ke stasiun, naik kereta, jualan ke kota. Itu yang bikin ekonomi jalan. Tapi sekarang malah kemiskinan dipelihara, bukan diberdayakan,” tambahnya.
3. Djoko berharap, pemda fokus pada solusi akses, bukan citra
Djoko juga menyindir sikap sebagian pejabat daerah yang lebih mementingkan fasilitas jabatan, ketimbang kebutuhan transportasi publik warganya. “Kepala dinas enggak perlu mobil dinas mewah. Lebih baik anggarannya buat angkutan rakyat. Mobil pejabat enggak bikin rakyat bergerak,” tuturnya.
Ia menilai, jika pemda serius memperkuat sistem transportasi lokal, masyarakat akan otomatis memanfaatkan layanan kereta tanpa perlu kampanye besar atau proyek baru.
“Negara nanti akan bangun jalur besar seperti kereta, tapi yang mikirin rakyatnya itu pemda. Tanpa feeder, semua cuma proyek di atas kertas,” tutup Djoko.
