Pendapatan Daerah Banten Seret, Turun 9 Persen dari Tahun Lalu
- Realisasi pendapatan daerah Banten turun 9 persen dari tahun lalu
- Realisasi belanja mencapai 42,36 persen, di atas rata-rata nasional
- Belanja modal tercatat sebagai pos terendah, efisiensi dilakukan pada belanja perjalanan dinas
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat realisasi pendapatan daerah hingga 8 Agustus 2025 sebesar Rp5,6 triliun atau 47,92 persen dari target Rp11,7 triliun. Angka ini turun sekitar 9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti berharap, penurunan tersebut dapat tertutupi setelah penetapan perubahan APBD. “Mudah-mudahan ini akan terkoneksi nanti setelah ditetapkannya perubahan APBD,” katanya, Jumat (15/8/2025).
1. Realisasi belanja capai 42,36 persen
Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp4,98 triliun atau 42,36 persen. Meski mengalami kontraksi, capaian tersebut diklaim masih di atas rata-rata nasional. Rina memproyeksikan realisasi pendapatan dan belanja bisa tembus di atas 90 persen.
“Speed realisasi biasanya ada di triwulan 3 dan 4. Targetnya, baik pendapatan maupun belanja bisa di atas 90 persen,” katanya.
2. Belanja modal tercatat sebagai pos terendah
Belanja modal tercatat sebagai pos dengan serapan terendah karena mayoritas bersifat kontraktual dan dibayar setelah pekerjaan rampung. Beberapa pengadaan tanah, seperti untuk sekolah dan jalan, direalokasi untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Efisiensi juga dilakukan pada belanja perjalanan dinas yang dipangkas lebih dari 50 persen, dari Rp300 miliar menjadi sekitar Rp105 miliar.
"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menjadi OPD dengan serapan terendah, sekitar 35 persen, namun diprediksi meningkat signifikan di akhir tahun," katanya.
3. Rina menegaskan, pihaknya masih berupaya mempertahankan tukin pegawai
Terkait tunjangan kinerja (tukin) pegawai, Rina menegaskan Pemprov berupaya mempertahankan hak ASN. Jika pendapatan tidak lagi dapat ditingkatkan, dengan terpaksa ia akan menyesuaikan belanja pegawai.
“Dengan efisiensi ini, kami bisa mengalihkan kegiatan penunjang menjadi kegiatan yang lebih produktif,” kata Rina.
