PSEL Kota Tangerang Tak Layak Dijalankan, Walhi: Bebani Uang Negara

11 Mar 2022, 07:07 WIB

Ilustrasi sampah (Dok. KPNas)

Kota Tangerang, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai, Pemerintah Kota Tangerang tak layak melanjutkan ambisinya membuat proyek Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL).

"PSEL Kota Tangerang sudah direncanakan sejak tahun 2016 atau sudah sejak 6 tahun lalu. Menurut Walhi, Proyek PSEL atau yang dulu disebut sebagai PLTSa tak layak untuk dilanjutkan," kata Pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Abdul Ghofar kepada IDN Times, Kamis (10/3/2022).

Kata Ghofar, ada dua alasan yang membuat rencana itu tak layak dilanjutkan. Pertama soal regulasi, kedua soal beban keuangan negara.

1. Walhi: PSEL tabrak aturan dan berpotensi bikin tekor duit negara

ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Pertama, kata dia, pada aspek regulasi, dasar hukum PSEL bersumber dari Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

"Perpres tersebut memang kemudian diganti dengan Perpres 35/2018, namun secara substansi masih sama," kata Ghofar.

Kedua, pada aspek keuangan, PSEL berpotensi memboroskan keuangan negara seperti disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Maret 2020.

"KPK sendiri merekomendasikan untuk mengganti proyek PSEL. Selain membebani keuangan negara, PSEL juga akan membebani keuangan pemerintah daerah untuk pemberian tipping fee. Ketiga, pada aspek lingkungan dan kesehatan," kata Ghofar.

2. Ada potensi pencemaran udara

ilustrasi melawan polusi udara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Selain itu, pencemaran udara juga turut berpotensi jika rencana ini terus dijalankan. "Jika PSEL menggunakan teknologi thermal, maka ada resiko emisi dioksin furan yang bersifat karsinogenik. Pembakaran sampah juga akan menghasilkan fly ash dan bottom ash (FABA) yang merupakan limbah B3," kata dia.

3. Wali Kota Arief berharap pemerintah pusat bantu bayar tipping fee

Dok. Humas Pemkot Tangerang

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dalam keterangan tertulis, mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat terkait pembiayaan "tipping fee" yang harus ditanggung oleh pemda dalam proses pengolahan sampah, mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar dan akan mempengaruhi APBD.

"Agar Kota Tangerang yang menjadi pintu gerbang indonesia bisa semakin lebih baik ke depan," kata Arief.