Soal SHGB Laut, ATR/BPN Kabupaten Tangerang: Kami Cuma Mencatat

Edi mengungkapkan, 266 SHGB dan SHM yang terbit tersebut merupakan hasil permohonan dari masyarakat yang mengajukan. Sehingga, BPN tidak serta merta melakukan pendaftaran tanpa ada surat pengajuan dan persyaratan.

"Kalau HGB itu kami sekarang baru lihat aja karena dari permohonan masyarakat memohon ke kami, jadi tidak ada ujug-ujug BPN itu melakukan pendaftaran tanpa ada surat-surat, terus kami olah jadi kita cuma administrasi aja," ungkapnya.

Sehingga, kata Edi, ia menganggap soal SHGB laut tersebut tidak bisa pejabat ATR/BPN Kabupaten Tangerang tidak bisa dijerat hukum lantaran pihaknya hanya masalah pendataan.

"Kami olah di sini bikin sertifikat untuk masalah hukum belum bisa karena saat ini masih pendataan dan masalah administrasi," jelasnya

Namun, ia memastikan, terdapat sanksi yang bisa dijatuhkan terkait penerbitan SHGB laut tersebut jika terbukti melanggar ketentuan.

"Kalau masalah sanksi jelas ada itu apabila terkait dgn penerbitan itu dan sesuai dengan ketentuan berarti akan ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk kepegawaian dan sebagainya," ungkapnya.

Edi mengatakan, beberapa pihak yang dipanggil merupakan para penjabat yang saat ini sudah tidak lagi menjabat di ATR/BPN Kabupaten Tangerang. Namun, mereka memang yang berwenang saat SHGB tersebur diterbitkan.

"Lalu, saat ini kementerian tengah memeriksa berkas terkait data yang ada, sehingga sesuai dengan statement pak Menteri, apabila itu nanti itu kan belum ada lima tahun, sehingga nanti akan dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.