Subsidi BBM Salah Sasaran, Pengamat: Alihkan ke Transportasi Umum
- Djoko Setijowarno menilai subsidi BBM selama ini salah sasaran karena 93 persen dinikmati pemilik kendaraan pribadi, sehingga ia mendorong pengalihan anggaran untuk pembangunan transportasi umum.
- Hanya 45 dari 514 daerah di Indonesia yang memiliki sistem transportasi umum modern, padahal sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional.
- Djoko juga menyoroti agar insentif motor listrik difokuskan ke wilayah 3TP dan kepulauan dengan akses BBM terbatas, sekaligus memperkuat peran transportasi umum sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat.
- Djoko Setijowarno menilai subsidi BBM selama ini salah sasaran karena 93 persen dinikmati pemilik kendaraan pribadi, sehingga ia mendorong pengalihan anggaran untuk pembangunan transportasi umum.
- Hanya 45 dari 514 daerah di Indonesia yang memiliki sistem transportasi umum modern, padahal sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional.
- Djoko juga meminta agar insentif motor listrik difokuskan ke wilayah 3TP dan kepulauan dengan akses BBM terbatas, sekaligus memperkuat peran transportasi umum sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat.
Tangerang, IDN Times – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai pemerintah perlu mulai mengalihkan sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mempercepat pembangunan dan modernisasi transportasi umum di daerah.
Menurutnya, subsidi BBM selama ini masih menjadi beban besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi manfaatnya justru lebih banyak dinikmati masyarakat pemilik kendaraan pribadi dibanding kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Sebanyak 93 persen konsumsi BBM subsidi dinikmati kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi, sedangkan transportasi barang hanya 4 persen dan transportasi umum penumpang sekitar 3 persen,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).
1. Anggaran subsidi BBM terus berfluktuasi
Djoko menjelaskan, besaran subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.
Pada 2022, realisasi subsidi energi sempat mencapai Rp551,2 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp375 triliun pada 2023 dan Rp113,3 triliun pada 2024.
Namun, pada 2025 anggaran subsidi kembali melonjak menjadi Rp394,3 triliun. Sementara pada 2026 pemerintah mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp210,1 triliun.
Menurut Djoko, besarnya anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem transportasi publik yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
2. Baru 45 daerah miliki transportasi umum modern
Djoko mengatakan, sektor transportasi menyumbang sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional. Karena itu, pembenahan transportasi umum menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi.
Ia mengungkapkan dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang telah mengembangkan sistem transportasi umum modern.
“Kondisi ini masih jauh dari kebutuhan Indonesia yang menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Salah satu indikator negara maju adalah tersedianya transportasi publik yang baik,” ujarnya.
Djoko menilai pemerintah perlu membuat program khusus untuk mendorong daerah mempercepat pembangunan transportasi umum, sebagaimana keberhasilan layanan Transjakarta yang telah berkembang selama dua dekade terakhir.
3. Subsidi motor listrik diminta lebih tepat sasaran
Selain subsidi BBM, Djoko juga menyoroti program insentif kendaraan listrik yang selama ini diberikan secara luas kepada masyarakat.
Menurutnya, insentif pembelian motor listrik lebih tepat diarahkan kepada masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), serta wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses BBM.
Ia mencontohkan Kabupaten Asmat, Papua Selatan, yang telah memanfaatkan motor listrik sebagai sarana transportasi masyarakat sejak 2007 akibat terbatasnya pasokan BBM.
“Jika transportasi umum sudah baik, manfaatnya akan dirasakan lebih banyak masyarakat. Pemerintah bahkan bisa memberikan tarif murah atau gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat kurang mampu,” katanya.
Djoko menambahkan, transportasi umum bukan hanya sarana mobilitas, tetapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi masyarakat sekaligus mendukung efisiensi anggaran negara, pemerataan pembangunan, keselamatan transportasi, hingga perbaikan kualitas lingkungan.
