Terdampak COVID-19, Anggaran Bawaslu Tangsel Dipotong Rp1 Miliar

Dengan adanya rasionalisasi tersebut, kata Acep, penandatangan nota perjanjian hibah daerahnya (NPHD) diulang untuk ditandatangani sesuai anggaran rasionalisasi yang ditetapkan.

Menurut Acep, rasionalisasi dilakukan akibat adanya Pandemi COVID-19, karena beberapa item kegiatan pengawasan diantaranya, dihapus akibat COVID-19.

“Adanya pemangkasan ini merupakan rasionalisasi yang kami ajukan. Karena memang tidak ada kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi tatap langsung dan pengawasan kampanye akbar tidak ada,” kata Acep.

Acep mengaku, sampai saat ini Bawaslu Tangsel telah menerima anggaran dana hibah mencapai Rp9 miliar. Sisanya, kata dia, masih menunggu keputusan dari Pemkot Tangsel.

“Dengan adanya COVID-19 ini, maka pengawasan dilakukan daring, jadi tidak ada uang transport dan uang makan,” paparnya.

Dalam proses pengawasan dengan sistem online ini, Bawaslu Tangsel, melalui Divisi Pengawasan akan melakukan evaluasi, untuk mengetahui proses kerja online di masa pandemik ini.

“Apa yang kurang dan terobosan apa yang akan dilakukan dalam melakukan pengawasan Pilkada 2020 dalam sitem online. Kita monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Dengan perubahan sistem kerja tersebut, Bawaslu Tangsel juga akan melakukan pengawasan melalui media sosial. “Dalam situasi seperti ini, nantinya sosialisasi para calon kemungkinan dilakukan melalui daring. Nah, peraturannya akan lebih ketat karena ada dua undang-undang, yakni Pemilu dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” katanya.