Wali Kota Cilegon Copot Taufiq dari Jabatan Direktur PDAM

Pemecatan itu terjadi usai ramai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektur Jenderal Kemendagri soal Surat Keputusan (SK) penunjukkan Taufiq sebagai Dirut PDAM pada 2020 dianggap tak sesuai prosedur karena tidak melalui mekanisme lelang sehingga gaji yang diterima selama menjabat senilai Rp1,2 miliar dianggap tidak sah.

"Pada waktu itu memang belum ada open bidding, semua BUMD di Cilegon itu belum open bidding," katanya.

Menurut Taufiq, temuan itu tak berdasar sebab, pada saat ia ditunjuk sebagai Dirut PDAM Cilegon Mandiri belum ada regulasi yang mengatur bahwa pejabat yang menempati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon harus melalui proses open bidding. Aturan itu, baru ditetapkan usai ia menjabat sebagai Dirut PDAM.

"Yang tidak open bidding juga bukan saya saja. Direktur sebelum saya juga gak open bidding 2020 yang sudah berhenti kan," katanya.

Ia pun menolak keputusan Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang meminta ia mengembalikan honor atau gaji selama ia menjabat sebagai Dirut PDAM Mandiri Cilegon. Sebab, yang membuat SK penunjukannya merupakan Wali Kota Cilegon sebelumnya, yakni Edi Ariadi.

"Kemudian walikota sekarang berbicara bahwa saya harus mengembalikan honor, walikota sendiri yang membuat kebijakan itu masa saya harus bertanggung jawab," katanya.