20 Kecamatan di Banten Masih Rawan Pangan
- Intervensi pangan Pemprov Banten untuk wilayah rawan pangan
- Program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat
- Upaya penanganan kerawanan pangan akan terus diperkuat
Serang, IDN Times – Meski Provinsi Banten masih menduduki posisi ke-8 nasional sebagai penghasil beras terbesar, sejumlah wilayah di provinsi itu masih menghadapi ancaman kerawanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mencatat, hingga tahun 2025 terdapat 20 dari total 155 kecamatan yang berstatus rawan pangan.
“Jumlah kecamatan rawan pangan turun menjadi 20 kecamatan di 2025. Sebaliknya, kecamatan yang tahan pangan meningkat dari 134 menjadi 135 kecamatan, ” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, Nasir, Jumat (12/12/2025).
1. Ini bentuk intervensi pangan Pemprov Banten
Nasir menjelaskan, pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah intervensi untuk warga di wilayah rawan pangan, mulai dari bantuan bahan pangan hingga program penguatan ketahanan pangan lokal. Program itu menjadi prioritas tahunan dan ditentukan berdasarkan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang disusun tiap kabupaten/kota.
"Penentuan lokasi penerima bantuan juga berdasarkan FSVA daerah. Sebelumnya, intervensi serupa diberikan kepada nelayan di Pandeglang, Lebak, dan Pulau Tunda (Serang) yang tidak dapat melaut," katanya.
2. Program prioritas yang dampaknya langsung
Terpisah, Staf Ahli Gubernur Banten, Kurnia Sastriawan, menegaskan bahwa bantuan pangan termasuk program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kerawanan pangan ini langsung menyentuh masyarakat dan kelompok-kelompok penerima manfaat. Dampaknya bisa terukur dengan cepat," ujarnya.
3. Upaya penanganan kerawanan pangan akan terus diperkuat
Pemprov Banten menegaskan bahwa upaya penanganan kerawanan pangan akan terus diperkuat agar seluruh kecamatan berada pada status aman pangan di tahun-tahun mendatang.
"Kan bisa terukur nanti. Tapi kalau kerawanan pangan langsung menuju kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok penerima manfaat yang rawan pangan," katanya.
