TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pengamat: Ego Sektoral Jadi Sebab Sekda Banten Mundur

Berikut analisis lengkap Adib Miftahul dari Unis Tangerang

Adib Miftahul, Analis Politik dan Kebijakan Publik Universitas Syech Yusuf (Unis) Tangerang (Dok. Istimewa)

Tangerang, IDN Times - Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syech Yusuf (Unis) Tangerang, Adib Miftahul menilai, pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar akibat adanya ego sektoral pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pertama, ini mungkin bagian bentuk gentle dan merasa sudah tak mampu menjadi panglima ASN no 1 di Pemprov Banten," kata Adib, Rabu (25/8/2021).

Analisis selanjutnya, Adib menduga ada dinamika di Pemprov Banten-- terutama di berbagai dinas pimpinannya--yang tak bisa dia kendalikan. Menurut dia, ego sektoral masih tampak jelas di berbagai dinas. "Terutama badan kepegawaian daerah (BKD) yang sering membuat blunder soal rotasi jabatan," kata Adib. 

Baca Juga: Al Muktabar Mundur dari Jabatan Sekda Banten

1. Koordinasi menjadi hal penting yang malah sulit dilakukan

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

Alasan lain adalah banyak pejabat tinggi di OPD atau dinas-dinas memiliki kedekatan dengan Gubernur Wahidin Halim, sehingga Adib menduga, Sekda Al Muktabar sulit berkoordinasi dengan baik.

"Akhirnya reformasi birokrasi yg mandek, dugaan makelar jabatan menyeruak. Ditambah, banyak pejabat yg merasa memiliki kedekatan dengan Gubernur Wahidin Halim, seolah susah diatur oleh Sekda," kata dia.

Padahal, menurut dia, jabatan sekda cukup prestisius. Adib menduga, alasan Al Muktabar mundur karena akan kembali ke kemendagri, itu normatif saja.

Baca Juga: Akhir Mei, Pempov Banten Kembalikan Kas Daerah ke Bank Banten

2. Sekda dinilai tak bisa terjemahkan kebijakan gubernur dan wakilnya

IDN Times/Khaerul Anwar

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), lanjut Adib, Sekda merasa gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur.

"Ingat dulu, mengendapnya kas Pemprov yang tertahan di bank Banten sekira 1,5 triliun ini kan keteledoran. Sekda tidak cermat dalam mengurusi kebijakan keuangan. Sekda dan Tim anggaran Pemprov seharusnya sudah bisa membaca kinerja keuangan Bank Banten, sehingga bisa antisipasi untuk segera memindahkan RKUD," kata dia.

Baca Juga: Dibebani Bunga, Pemprov Banten Ancam Batalkan Pinjaman dari Pusat 

Baca Juga: Potret Vaksinasi untuk Siswa di Banten, Ada yang Takut Gak?

Berita Terkini Lainnya