Bawa Spanduk ‘Bubarkan BRIN’, Puluhan Warga Demo DPRD Tangsel
- Warga Muncul demo di DPRD Tangsel
- Tuntut DPRD gelar RDP dan bentuk Pansus
- Desak Pemkot Tangsel kembalikan fungsi jalan provinsi
- Aksi berlangsung damai dengan pengamanan ketat
Tangerang Selatan, IDN Times – Puluhan warga Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Tangsel, Kamis (6/11/2025).
Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan “Bubarkan BRIN” dan “Kembalikan Jalan Serpong–Parung untuk Rakyat”. Mereka menolak penutupan akses jalan yang diduga dilakukan secara sepihak oleh pihak BRIN (Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie–Serpong).
Aksi ini juga diikuti oleh perwakilan Paguyuban Warga Setu–Muncul dan LBH GP Ansor Tangsel yang selama ini aktif mendampingi warga terdampak penutupan jalan.
1. Tuntut DPRD gelar RDP dan bentuk Pansus
Koordinator aksi, Amizar mengatakan, warga menagih janji DPRD Tangsel untuk segera menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, pihak BRIN Serpong, dan perwakilan warga. RDP itu diharapkan dapat membahas pengembalian artefak atau gapura “Selamat Datang Kota Tangerang Selatan” yang sebelumnya berada di ruas jalan tersebut.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Tangsel membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan penutupan jalan provinsi secara sewenang-wenang oleh BRIN. Mereka menilai langkah itu telah mengganggu fungsi ruas Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalur utama masyarakat menuju perbatasan Kabupaten Bogor.
“Kami menuntut DPRD Tangsel segera memerintahkan dinas terkait dan Satpol PP untuk membuka kembali jalan itu dan memasang lagi gapura kota kami,” kata Amizar.
2. Desak Pemkot Tangsel kembalikan fungsi jalan provinsi
Dalam sepuluh poin tuntutan yang dibacakan, warga meminta Wali Kota Tangsel segera menunaikan janji untuk mengembalikan fungsi jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi. Mereka juga menuntut agar pos penjagaan, pagar pembatas, dan fasilitas penghalang lain yang dipasang pihak BRIN segera dibongkar.
Warga bahkan menegaskan akan memberikan waktu 20 hari kepada DPRD Tangsel untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut. Jika tidak ada langkah konkret, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan di DPRD Tangsel dan kantor Wali Kota Tangsel.
Dalam salah satu tuntutannya, warga juga menyerukan agar tunjangan perumahan dan komunikasi anggota DPRD Tangsel untuk tahun anggaran mendatang dihapus, jika dewan gagal menindaklanjuti persoalan ini.
Selain itu, mereka mendesak DPRD menginisiasi kerja bakti bersama warga, termasuk melibatkan Wali Kota Tangsel, untuk membersihkan dan menormalisasi ruas jalan provinsi tersebut.
“Kami hanya ingin jalan ini kembali dibuka untuk rakyat. Jangan biarkan fasilitas publik dikuasai oleh pihak tertentu,” ujar Amizar.
3. Aksi berlangsung damai
Aksi berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Perwakilan warga diterima oleh staf sekretariat DPRD Tangsel untuk menyampaikan aspirasi secara tertulis.
Hingga sore hari, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah berorasi sekitar dua jam. Mereka berjanji akan terus memantau tindak lanjut DPRD Tangsel atas tuntutan yang mereka sampaikan.
