DPRD Banten Ungkap Dugaan Akal-akalan Nilai di Jalur Prestasi SPMB
- Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus ini. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa temuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan biasa.
- Yeremia mendorong Dindik transparansi dan juga menginvestigasi kasus kecurangan. Yeremia mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari proses verifikasi dokumen, sistem input data, hingga kemungkinan intervensi pihak-pihak tertentu yang memanipulasi nilai.
- Ia juga menyoroti puluhan ribu anak putus sekolah. Selain itu, ia menyoroti masih ada sekitar 40 ribuan anak-anak lulusan SMP sederajat di Banten yang berpotensi tidak bisa meneruskan ke
Serang, IDN Times – Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengungkap dugaan kecurangan dalam proses penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK Negeri 2025, khususnya pada jalur prestasi non-akademik. Yeremia menyebut adanya indikasi “akal-akalan” dalam pembobotan nilai, yang melampaui batas maksimal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
“Dalam Juknis (Petunjuk Teknis) SPMB, bobot nilai maksimum jalur prestasi itu jelas, yakni 100 untuk nilai rapot dan 90 untuk prestasi non-akademik tingkat internasional. Artinya, total bobot maksimal adalah 190. Tapi faktanya, kami menemukan nilai yang melebihi angka tersebut, bahkan ada yang di atas 200,” kata Yeremia, Kamis (17/7/2025).
1. Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus ini
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa temuan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan biasa. Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam manipulasi nilai, yang berpotensi merugikan siswa lain yang seharusnya memiliki peluang lebih besar diterima.
“Ini bukan sekadar human error. Kalau ada nilai di atas 200, patut diduga ada unsur akal-akalan. Kami minta Dinas Pendidikan Banten mengusut tuntas siapa yang bermain di balik ini,” katanya.
2. Yeremia mendorong Dindik transparansi dann juga menginvestigasi kasus kecurangan
Yeremia mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari proses verifikasi dokumen, sistem input data, hingga kemungkinan intervensi pihak-pihak tertentu yang memanipulasi nilai.
“Jika ditemukan pelanggaran, baik dari internal dinas maupun oknum sekolah, harus ada tindakan tegas. Ini menyangkut keadilan dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
3. Ia juga menyoroti puluhan ribu anak putus sekolah
Selain itu, ia menyoroti masih ada sekitar 40 ribuan anak-anak lulusan SMP sederajat di Banten yang berpotensi tidak bisa meneruskan ke sekolah SMA sederajat karena tak tertampung pasca proses SPMB ini. Tentu, hal itu juga harus menjadi perhatian pemerintah.
"Jadi kuota sekolah negeri ditambah kuota sekolah swasta gratis tidak cukup," katanya
