Serang, IDN Times - Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengakui belum memiliki solusi untuk tenaga honorer. Pemprov Banten masih mencari formula untuk menjalankan kebijakan penghapusan honorer, sekaligus memperjuangkan nasib tenaga non ASN.
Seperti diketahui, pemerintah pusat secara resmi akan menghapus tenaga honorer pada November 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah menerbitkan surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 terkait kebijakan ini.
Al Muktabar menuturkan, Pemprov Banten kini sedang berupaya keras mencari solusi atas kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Bahkan Al meminta pihak-pihak yang memiliki solusi, segera menyampaikan kepadanya.
“Terus berkonsultasi untuk implementasinya seperti apa, karena ini bukan saja berlaku untuk kita. Berlaku kepada seluruh dan semua daerah hampir sama problem-nya,” kata Al Muktabar saat dikonfirmasi, Jumat (3/6/2022).
Disinggung apakah mungkin mengangkat seluruh pegawai non ASN di lingkup Pemprov Banten menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Al kembali mengatakan hal itu masih dirumuskan.
“Pada dasarnya itu kan formasi, PPPK juga berbasis formasi, kemudian CPNS berbasis formasi. Sedang kita diskusikan,” katanya.
Selain itu, dia juga mengungkap, hal itu masih terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Dia juga mengaku saat ini sedang menghitung beban kerja ASN di lingkup Pemprov Banten. Dengan hal tersebut, pihaknya bisa mengetahui seberapa signifikan peran tenaga non-ASN terhadap kinerja Pemprov Banten.
“Kita nanti analisis beban kerja untuk menjawab itu, analisis beban kerja sedang kita lakukan sekarang,” tuturnya.