Ribuan Pegawai Honorer di Banten Batal Demo, Ini Alasannya
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Pegawai Honorer Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) membatalkan rencana aksi unjuk rasa terkait penghapusan pegawai non-PNS pada 2023.
Rencana, ribuan honorer di lingkungan Pemprov Banten akan menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Banten pada Senin 13 Juni 2022.
1. Pemprov siap fasilitasi honorer untuk menyampaikan penolakan terhadap edaran Menpan RB
Pj Gubernur Banten Al Muktabar (ketiga kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Serang, Kamis (2/6/2022). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Ketua FPNPB Taufik Hidayat mengatakan, aksi demo batal mereka gelar lantaran mulai adanya itikad baik dari Pemprov Banten untuk mengakomodir aspirasi dari tenaga honorer. Salah satunya, Pemprov Banten siap memfasilitasi para honorer untuk menyampaikan keberatan terkait kebijakan penghapusan tenaga non-ASN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Per sore tadi ada kesepakatan," kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (10/6/2022).
2. Pemprov disebut setuju akan mengangkat honorer jadi PPPK dan CPNS
Pppk GuruSelain itu, Pemprov Banten pun telah menyepakati membatalkan wacana menjadikan pegawai honorer menjadi tenaga outsourcing, jika aturan penghapusan honorer tidak bisa dibatalkan. Pemprov berjanji akan berupaya mengakomodir honorer menjadi PPPK atau CPNS.
"(Data honorer) sedang dihitung ulang oleh BKD dan sore ini BKD sedang mengumpulkan para subag umum dan kepegawaian," katanya.
Baca Juga: Ini Skema Solusi Pemprov Banten untuk Masalah Tenaga Honorer
Baca Juga: Honorer di Banten Tolak Tawaran Outsourcing dan Modal Usaha
3. FPNPB ancam akan turun ke jalan jika pemprov langgar kesepakatan
Ilustrasi guru honorer. Antara/Irfan AnshoriNamun Taufik menegaskan, FPNPB bakal menggelar aksi besar-besaran bersama ribuan honorer jika dalam satu bulan ke depan poin kesepakatan tak ada kemajuan.
"Kami harap pemprov bergerak cepat," katanya.
Baca Juga: DPRD Banten Minta Pemprov Prioritaskan Tenaga Honorer K1 Jadi PPPK
