Pemprov Banten Tunda Izin 11 Tambang Rakyat, Tunggu Juknis Pusat

Menurut Ari, WPR di Banten mencakup tiga komoditas, yakni batu besi, pasir besi, dan emas yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Ia menjelaskan, penyusunan pedoman dilakukan bersama Kementerian ESDM sehingga Pemprov Banten tidak perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk penyusunannya.

"Pengawasannya kita akan bareng membuat pedomannya dulu, dan alhamdulillah dibuatnya oleh Kementerian ESDM, jadi kita enggak usah ada pengeluaran biaya. Target selesai pedoman akhir tahun," ujarnya.

Selama pedoman belum rampung, pemerintah belum akan membuka mekanisme permohonan IPR kepada masyarakat. Pedoman tersebut akan mengatur tata kelola pertambangan rakyat, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta kelayakan lokasi tambang.

"Kita juga menjaga keamanan dan kesehatan kerja (K3) para penambangnya. Jangan sampai kita umumkan, ternyata di pedomannya tidak boleh karena rawan bahaya dan lain-lain," katanya.

Pembahasan lanjutan dengan Kementerian ESDM dijadwalkan berlangsung pada Juli ini. Ari menegaskan, penerima IPR nantinya diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang dengan syarat memiliki KTP setempat dan telah menetap minimal 10 tahun.

Ia menambahkan, luas izin pertambangan rakyat untuk pemegang IPR perorangan maksimal lima hektare, sedangkan koperasi dapat memperoleh izin hingga 10 hektare.

Ari mengatakan keputusan menteri yang menetapkan WPR di Banten telah terbit. Namun, implementasi penerbitan IPR masih menunggu penyelesaian pedoman teknis. Dasar hukumnya juga telah dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur iuran pertambangan rakyat, termasuk aspek kewilayahan, pengolahan, dan lingkungan.

"Yang bisa punya izin tambang rakyat warga di lokasi tambang yang dibuktikan dengan KTP dengan tinggal minimal 10 tahun lebih," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pembentukan badan usaha untuk pengelolaan WPR belum dapat dilakukan karena pemerintah masih menunggu pedoman teknis dari Kementerian ESDM.

Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya informasi di masyarakat, khususnya di wilayah Banten Selatan, yang mendorong warga segera membentuk koperasi sebagai badan usaha pengelola WPR.

Menurut Andra, hingga saat ini Pemprov Banten tidak pernah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk membentuk badan usaha maupun koperasi sebagai syarat pengelolaan WPR.

"Perlu kami luruskan bahwa dari Pemerintah Provinsi Banten belum ada imbauan kepada masyarakat untuk membentuk badan usaha dalam pengelolaan WPR sebelum pedoman teknis dari Kementerian ESDM diterbitkan," kata Andra.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar hukum karena berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan pertambangan.

Menurut Andra, tujuan utama kebijakan WPR adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar tambang untuk memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

"Yang diinginkan masyarakat sekitar tambang bukan menjadi kaya mendadak, tetapi memiliki mata pencaharian yang tetap dari sumber daya alam di wilayah tempat mereka tinggal," ujarnya.