Pengamat: Kritik PDIP soal MBG Bentuk Kontrol yang Minim
Tangerang, IDN Times — Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul menilai sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang mulai vokal mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah positif dalam fungsi kontrol terhadap pemerintah. Menurut Adib, selama ini ruang oposisi dinilai lemah sehingga kritik dari PDIP patut diapresiasi, meski belum mencerminkan sikap mayoritas partai.
“Naiknya tajinya PDIP sekarang soal MBG saya kira bagus. Ini merupakan bentuk kontrol di saat selama ini oposisi itu tidak ada,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, sikap PDIP saat ini masih diwarnai dinamika internal karena terdapat berbagai faksi dengan kepentingan politik berbeda. Karena itu, suara yang muncul dinilai belum sepenuhnya solid.
“Masih hanya tokoh-tokoh tertentu yang memang selama ini DNA-nya oposisi. Tetapi ini bagus, karena kontrol secara kelembagaan memang selama ini minim,” katanya.
1. Adib menyoroti isu sumber anggaran MBG
Adib juga menyinggung polemik sumber pendanaan MBG yang menurutnya masih membingungkan publik. Ia menyebut terdapat perbedaan klaim antara pemerintah dan temuan yang beredar di dokumen resmi.
“Pemerintah mengaku anggaran pendidikan tidak sepeser pun dipakai untuk MBG. Tetapi saya melihat dari sumber media nasional bahwa MBG itu berasal dari anggaran pendidikan,” ujarnya.
Menurut dia, ketika PDIP mengingatkan agar tidak terjadi kebohongan publik, hal itu secara politik merupakan kritik keras terhadap pemerintah. Ia menilai PDIP berupaya mengambil posisi sebagai pengawas kebijakan, sekaligus membangun citra politik.
“Ini ritme yang bagus, ada check and balances secara politis walaupun terlambat,” katanya.
2. PDIP dinilai perlu konsisten ambil peran oposisi
Secara politik, Adib menilai langkah PDIP mengambil posisi kritis merupakan strategi yang cerdas. Namun ia menegaskan partai tersebut perlu konsisten jika ingin memimpin jalur oposisi.
“Saya menilai oposisi itu liar dan tidak ada. Maka PDIP memang harus mengambil trah oposisi secara kelembagaan,” ujarnya.
Ia memprediksi, jika konsisten, sikap tersebut berpotensi memberi keuntungan elektoral bagi PDIP pada kontestasi mendatang.
3. Adib juga mengkritik pelibatan Polri dalam pogram MBG
Selain itu, Adib juga mengkritik pelibatan kepolisian dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai institusi kepolisian seharusnya fokus pada tugas pokok. “Polisi itu cukup melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat melalui tugas pokok fungsinya saja. Enggak usah ikut-ikutan ngurus MBG,” tegasnya.
Ia menyoroti masih adanya persoalan kinerja di internal kepolisian yang menurutnya perlu dibenahi lebih dulu. “PR Polri masih banyak. Ngapain bikin MBG. Cenderung malah jadi ajang pencitraan bagi oknum,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi pelibatan lembaga dalam program tersebut agar pelaksanaan MBG tetap efektif tanpa mengganggu fungsi utama institusi negara.
