Sidang Dugaan Pungutan BPN, Biaya Taktis Disebut Sudah Lama Berlaku

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah itu, penasihat hukum terdakwa menggali pengalaman para saksi saat mengurus dokumen pertanahan di BPN Kabupaten Serang sebelum pemekaran pada 2021. Saksi PPAT Eni Nuraini membenarkan bahwa pengurusan berkas pertanahan di kantor tersebut juga mengenal skema biaya taktis.

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa praktik biaya taktis yang disinggung dalam perkara BPN Kota Serang bukan hanya dikaitkan dengan pelayanan di kantor tersebut, tetapi juga disebut pernah berlangsung di kantor pertanahan sebelum pemekaran wilayah.

"Iya, berlakukan. Sama, iya sama ya," ujar Eni di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, sejumlah saksi juga mengungkap bahwa pembayaran biaya taktis bukan sepenuhnya dilakukan secara sukarela. Uang yang dikeluarkan untuk pengurusan dokumen pertanahan itu pada akhirnya dibebankan kepada pemohon atau klien mereka.

Saksi Risti mengaku merasa harus mengeluarkan uang karena adanya tagihan biaya taktis dalam proses pengurusan berkas.

"Ya, karena kebetulan itu kan ada tagihan, ada dana taktis, dan semua merasa terpaksa, karena merasa ada keharusan memberikan uang dan menagih," tutur Risti.

Saat ditanya mengenai bentuk tekanan yang dirasakan, Risti kembali menegaskan adanya keharusan membayar.

"Ya, harus membayar," katanya.

Selain biaya pengurusan administrasi balik nama dan roya, persidangan turut mengungkap pemberian uang transportasi dan akomodasi untuk kegiatan pengukuran tanah di lapangan di luar PNBP.

Saksi PPAT Sandra Tanod menyebut uang akomodasi sebesar Rp500 ribu per bidang tanah biasanya diberikan sebelum petugas melakukan pengukuran.

"Suka rela sih enggak ya. Tapi ya, sudahlah dikasih," ujar Sandra.

Meski mengungkap adanya pembayaran yang dirasakan sebagai keharusan, para saksi menyatakan tidak pernah menerima perintah langsung, ancaman, maupun penetapan tarif secara langsung dari mantan Kepala Kantah BPN Kota Serang Taufik Rachman maupun sejumlah pejabat lainnya, yakni Deni Marzuki, Ade Kusnadar, Ahmad Munardi, Pit Gunawan, dan Gunawan Wibisana.

Menurut para saksi, penyerahan uang tersebut berlangsung mengikuti kebiasaan yang telah berjalan sejak lama.

Keterangan para saksi itu menjadi bagian dari fakta persidangan perkara dugaan korupsi di BPN Kota Serang. Dugaan praktik serupa di BPN Kabupaten Serang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana oleh pihak tertentu.