Warga Desak Data Penerimaan SMA Negeri di Tangsel Dibuka
- Warga protes terhadap sistem penerimaan SMA Negeri di Tangsel
- Protes karena siswa diterima bukan berasal dari lingkungan sekitar, syarat domisili yang tidak sesuai, dan ketidaktransparanan data penerimaan SPMB
- Warga berharap persoalan ini bisa dijelaskan dengan transparan agar hubungan baik dengan sekolah tidak terganggu
Tangerang Selatan, IDN Times - Aksi protes warga sekitar Kecamatan Pamulang terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 berakhir dengan warga terpaksa menerima gembok pagar dan portal menuju SMA Negeri 3 dan 6 dibongkar paksa.
"Ya waktu kami di Polsek tadi, hasil diskusinya bahwa ini secara hukum jalannya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kami menghormati itu," ungkap Ferry Kamil, salah satu warga di dekat SMA Negeri 6, Pamulang Barat, Selasa (15/7/2025).
Meski demikian ia pihaknya tetap mempertanyakan kepada pihak pemerintah, apakah memang kebijakan SPMB tahun ini tidak bisa mengakomodir semua warga yang dekat dengan sekolah. Ferry berharap data tentang siswa-siswi yang diterima masuk SMA negeri bisa didapatkan oleh warga. Sebab, data penerimaan SPMB tidak termasuk dalam rahasia negara yang tertutup.
"Karena itu yang akan kami dapatkan sebagai hak partisipasi warga mendapatkan transparansi seperti apa karena itu menjadi pertanyaan," kata dia.
1. Warga tak ingin hubungan baik rusak karena persoalan ini
Ferry mengatakan, ada temuan siswa siswi yang diterima masuk bukan berasal dari lingkungan sekitar. Pihaknya meminta persoalan klasik ini agar ke depannya tidak terus terulang.
Ferry menyebut, warga perumahan Pamulang Permai tidak ingin hubungan baik dengan sekolah terganggu. Meski demikian, kata dia, aspirasi warga yang tidak terakomodir juga dapat merusak hubungan. Ada warga yang yang ingin menggali data informasi terkait penyebab anak mereka tak lolos SPMB.
"Kami harapkan itu bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi kita gunakan apa yang tadi. Misalkan ada empat indikator," ujarnya.
2. Syarat domisili bikin warga marah
Ferry mengatakan, dari sisi kebijakan SPMB ini yang menjadi kritikan warga adalah syarat domisili, yang diasumsikan ialah terdekat dengan titik sekolah. Tapi pada praktiknya yang diterapkan berdasarkan nilai saja.
Ferry berujar, di pemukiman yang sangat dekat dengan sekolah negeri, ada sembilan orang anak yang tinggal di depan bangunan sekolah tapi tak dapat tempat bersekolah di sekolah tersebut.
