Dinilai Banyak Masalah, MBG Ramadan Dikutuk Anggota DPRD Banten
- Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, mengkritik keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan karena kualitas makanan buruk dan distribusi tidak sesuai spesifikasi di sejumlah dapur SPPG.
- Musa menyoroti pembagian paket MBG tiga hari sekaligus yang dianggap janggal karena anggaran operasional tetap berjalan harian, serta dugaan harga menu lebih mahal dari produk serupa di pasaran.
- Ia menilai pengawasan program MBG lemah hingga berpotensi terjadi penyimpangan dan mark up harga, sehingga mendesak evaluasi menyeluruh serta pengawasan ketat terhadap pelaksana program.
Lebak, IDN Times — Anggota DPRD Banten, Musa Weliansyah, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan. Ia menilai distribusi dan kualitas menu di sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sesuai spesifikasi.
Musa mengaku menemukan berbagai keluhan di lapangan, mulai dari kualitas makanan hingga mekanisme distribusi yang dinilai janggal.
“Saya mengutuk keras menu MBG yang asal-asalan di bulan Ramadan, tidak sesuai spesifikasi, bahkan banyak buah-buahan yang busuk, kurma kering dan berjamur,” kata Musa dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
1. Soroti pembagian MBG tiga hari sekaligus
Musa juga menyoroti praktik sejumlah dapur SPPG yang membagikan paket MBG untuk tiga hari sekaligus kepada siswa. Menurutnya, hal ini janggal karena anggaran operasional tetap berjalan setiap hari.
“Parahnya lagi banyak dapur SPPG yang memberikan MBG pada siswa tiga hari sekaligus. Padahal ada biaya sewa dapur dan ompreng setiap hari. Jika diberikan tiga hari sekaligus, ke mana biaya sewa dapur yang dua harinya?” ujarnya.
Ia menilai menu seperti roti dan kue kering yang dibagikan tidak jauh berbeda dengan produk yang dijual di warung, namun disebut memiliki harga lebih mahal dalam program MBG.
2. Dinilai lemah pengawasan
Politikus tersebut menilai program MBG masih lemah dalam pengawasan sehingga berpotensi membuka celah penyimpangan. “Program MBG sangat lemah pengawasan sehingga membuka ruang-ruang koruptif kongkalikong antara oknum kepala SPPG, akuntan dan pemilik dapur atau yayasan,” kata Musa.
Ia mengklaim keluhan datang dari berbagai pihak, mulai dari siswa, orang tua murid hingga ibu hamil penerima manfaat. Namun menurutnya, respons penanganan belum terlihat signifikan.
3. Desak evaluasi menyeluruh
Musa bahkan menduga terdapat potensi mark up harga dalam penyediaan menu MBG di sejumlah dapur. “Dari menu yang disajikan dapur SPPG rata-rata ada mark up harga sekitar Rp2.000 per siswa,” ujarnya.
Ia menilai program MBG perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Musa meminta kepala SPPG dan pihak terkait dibina serta diawasi lebih ketat agar pelaksanaan program benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan negara.
