2. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat menjadi kunci meminimalisasi jumlah korban jiwa dan kerugian jika ada bencana

Dampak tsunami yang pernah melanda Banten (IDN Times/Reynaldi)

Umar meminta kepada pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Pandeglang serta Lebak dapat segera mempersiapkan diri dengan membuat langkah-langkah mitigasi yang strategis, sehingga dampak kerugian dapat diminimalisasi, termasuk korban jiwa.

“Saya sangat berharap bencana tsunami, banjir atau tanah longsor tidak ada, tapi kalau dari pemerintahnya gencar dan merumuskan kebijakan dengan tepat dan benar, maka dampak negatif dirasakan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Umar.

Selain itu, dia juga meminta kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memahami jika ada tanda-tanda bencana. “Sosialisasi dari pemerintah tentang kebencanaan saya lihat sudah cukup baik, tinggal memaksimalkan saja,” kata Umar menambahkan.

Baca Juga: Hadapi Potensi Tsunami 20 Meter, Banten Punya Pengalaman Mitigasi 

3. BPBD Banten: alat deteksi dini yang ada belum maksimal

Alat deteksi tsunami, Buoy (Wikimedia.org/NOAA)

Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan hasil kajian ITB terkait potensi dan ancaman gempa bumi di wilayah Selatan Jawa menjadi langkah antisipasi dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi. Meskipun tak ada satu orangpun yang bisa memprediksi kepastian terjadinya bencana.

"Mitigasi bencana sudah kita lakukan seperti pembuatan titik kumpul dan jalur evakuasi yang lokasinya berada di dataran tinggi. Ketika terjadi bencana, kami harapkan jalur-jalur ini bisa menjadi arah bagi warga untuk mengevakuasi diri," katanya.

Ia menjelaskan, BPBD bersama pengambil kebijakan terkait akan terus mengantisipasi lewat berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar rawan bencana.

Namun diakui Nana, untuk alat deteksi dini yang ada saat ini masih belum maksimal, dan untuk shelter saat ini yang masih bisa dimaksimalkan hanya ada di Pandeglang dan Malingping.

Sementara itu, alat pendeteksi gempa kurang lebih sekitar 12 unit dan semua milik BMKG. Alat ini berada di Lebak dan Pandeglang. 

"Kondisinya masih berfungsi. Yang tidak berfungsi itu sirine yang ada di Pasuruan, Labuan dan Panimbang. Tapi sudah kita sampaikan ke BMKG agar itu bisa segera diperbaiki, karena itu punya BMKG," kata Nana.