Kades Kohod Tersangka, Pengacara: Kami Belum Dapat Pemberitahuan Resmi

Yunihar mengungkapkan, pihaknya tengah menunggu surat resmi dari Bareskrim Polri terkait penetapan kliennya sebagai tersangka. Ia pun, telah berkoordinasi dengan kliennya terkait kabar penetapan tersangka tersebut.

"Ya itu, beberapa waktu lalu ketemu, siang tadi kami ngobrol dan diskusi. Trus engga lama kemudian kami pisah. Setelah itu dapat kiriman dari teman-teman media bahwa penetapan tersangka. Setelah dapat informasi itu, kami hubungi klien menyampaikan dan beliau sih tidak ada sanggahan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang.

Selain itu ada Serta sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua orang lainnya, yakni CE dan SP, sebagai penerima kuasa yang turut ditetapkan jadi tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, keempat tersangka diduga bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohod dan dokumen lain.

"Yang dibuat oleh kades, sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024," kata dia kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (18/2/2025).

Dia menjelaskan seolah-olah pemohon mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhamad Lukman Fauzi Parikesit dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

"Hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod," kata dia.