Ketua DPRD Soroti Upah Rendah Guru Madrasah di Kabupaten Tangerang
- Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyoroti rendahnya kesejahteraan guru madrasah yang hanya menerima honor antara Rp60 ribu hingga Rp350 ribu per bulan.
- DPRD juga menilai status kepegawaian guru madrasah masih belum jelas dan sarana belajar di banyak madrasah masih sangat minim, bahkan ada yang belajar secara lesehan.
- DPRD Kabupaten Tangerang berencana mendorong intervensi APBD untuk meningkatkan kesejahteraan serta fasilitas madrasah, dengan tetap memperhatikan regulasi agar tidak menimbulkan masalah hukum.
Tangerang, IDN Times - Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud menyoroti kondisi guru madrasah di Kabupaten Tangerang yang dinilai masih memprihatinkan. Mulai dari rendahnya kesejahteraan, status kepegawaian yang belum jelas, hingga minimnya sarana belajar.
Menurutnya, persoalan guru madrasah tidak boleh hanya berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi harus dikawal menjadi program nyata pemerintah daerah.
“Ini keberhasilan kita semua, termasuk teman-teman media yang ikut memperjuangkan nasib guru madrasah di Kabupaten Tangerang. Jadi tidak hanya berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi dikawal menjadi kegiatan program yang bisa direalisasikan pemerintah daerah,” ujar Amud, Jumat (22/5/2026).
1. Honor guru madrasah dinilai jauh dari layak
Amud mengungkapkan, berdasarkan diskusi dengan Forum Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri Kabupaten Tangerang, terdapat tiga persoalan utama yang dihadapi para guru madrasah.
Salah satunya terkait kesejahteraan guru yang masih sangat rendah.
“Ada yang menerima honor paling besar Rp350 ribu, bahkan ada yang hanya Rp60 ribu. Ini tentu jauh dari angka cukup. Jangan dipaksa mereka mendidik dengan ikhlas lahir batin sementara mereka juga punya tanggung jawab keluarga,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan dan semangat pengabdian para guru.
2. Status guru madrasah dinilai masih menggantung
Selain kesejahteraan, DPRD juga menyoroti status guru madrasah yang hingga kini belum memiliki kepastian.
Menurut Amud, berbeda dengan guru di bawah Dinas Pendidikan yang sudah mendapat peluang menjadi PPPK maupun ASN, guru madrasah belum memperoleh kesempatan serupa.
“Status mereka sampai hari ini tidak jelas. Diangkat PPPK tidak, ASN tidak, paruh waktu juga tidak. Padahal kewajibannya sama, mencerdaskan masyarakat Kabupaten Tangerang menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana madrasah yang masih minim. Bahkan, masih ada madrasah yang kegiatan belajar mengajarnya dilakukan secara lesehan.
“Masih banyak madrasah yang belajarnya lesehan, tidak punya sarana dan tempat yang memadai,” ujarnya.
3. DPRD dorong intervensi APBD
Amud mengatakan DPRD Kabupaten Tangerang akan membahas kemungkinan intervensi melalui APBD untuk membantu persoalan kesejahteraan maupun pembangunan sarana dan prasarana madrasah.
Namun, ia menegaskan langkah tersebut tetap harus memperhatikan regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Teknisnya seperti apa, regulasinya harus kita pelajari dulu supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Menurutnya, bantuan hibah bisa menjadi salah satu solusi, seperti program bantuan untuk pondok pesantren dan tempat ibadah yang selama ini telah berjalan.
“Kalau pondok pesantren bisa dibantu, tentu madrasah juga bisa kita dorong agar mendapatkan perhatian yang lebih maksimal,” katanya.
