2. Pergeseran anggaran merupakan perintah SKB menteri

IDN Times/Muhamad Iqbal

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid menjelaskan bahwa rasionalisasi atau pergeseran anggaran pada APBD Tangsel adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19.

Selain atas dasar SKB dua menteri--dalam rangka pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional--kebijakan itu juga diteruskan melalui instruksi Wali Kota Tangsel.

“Ya ini kan tindak lanjut dari SKB dua menteri, tentunya ini harus dilanjuti oleh Pemerintah Daerah, kita mengapresiasi teman-teman dari pemerintah kota, termasuk terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU)-nya yang tidak ditunda," kata Abdul Rasyid, Rabu (13/5).

Artinya, lanjut Rasyid, apa yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel sebagai bentuk tindak lanjut SKB dua menteri itu sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan ketentuan yang memang ditentukan oleh pemerintah pusat.

3. Pergeseran anggaran perlu diawasi

Ilustrasi (IDN Times/Anjani Eka Lestari)

Sementara itu, aktivis anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik dari Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Jufry Nugroho menilai, perlu ada pengawasan terhadap rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkot Tangsel agar tepat sasaran peruntukannya, baik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Tangsel.

“Saat ini, memang kondisi serba sulit, namun bukan berarti nantinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, rasionalisasi atau pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel perlu kita awasi bersama," kata Jupry.

Baca Juga: Pergeseran Anggaran Masa COVID-19 di Tangsel Harus Tepat Sasaran