Komisi VIII DPR RI: Jangan Sampai ASN dan Anggota Dewan Terima Bansos
Penyaluran bansos ditargetkan selesai 15 Juli (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Serang, IDN Times - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyebut, data warga miskin di Provinsi Banten masih karut-marut. Untuk itu pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data warga miskin.
“Kami ingin Banten paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Apalagi Banten kan dekat dengan ibu kota, banyak menerima bansos baik dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota,” kata Yandri, saat kunjungan kerja di Serang, Selasa (30/6).
1. Banten harus jadi contoh verifikasi dan validasi data warga miskin
Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)Yandri mengatakan, jika verifikasi dan validasi dapat dilakukan cepat, Banten bisa menjadi contoh model bagi daerah lain. Komisi VIII DPR RI, kata Yandri, menganggap persoalan penyaluran bansos COVID-19 oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota sangat penting, khususnya pada persoalan pendataan.
Meski begitu, untuk Banten, pihaknya menilai proses pendataan sudah berjalan dengan baik. “Walaupun masih ada masalah tapi itu tidak terlalu besar. Bantuan juga sudah disalurkan dengan baik. Yah ke depan kita minta perbaiki kekurangannya,” kata Yandri.
2. Bansos harus tepat sasaran, jangan sampai ASN dan anggota dewan masuk daftar penerima
Banpres Tangsel (Dok. Istimewa)Dirinya menegaskan, proses penyaluran bansos harus tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak menerima malah dapat. Dan yang berhak malah tidak menerima.
"Jangan sampai ASN dan anggota dewan menerima, walaupun cuma 10 sampai 20 orang, tapi itu kan menjadi ada rasa ketidakadilan,” kata Yandri.
Untuk itu, imbuhnya, perlu kerja sama seluruh pihak dari masyarakat, RT dan RW, pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat untuk memastikan bansos benar-benar diterima warga miskin yang terdampak.
3. Komisi VIII akan rapat dengan kementerian bahas bansos dan data kemiskinan
Wilayah Dadap, Kabupaten Tangerang (IDN Times/Candra Irawan)Yandri mengatakan, hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan masukan untuk kembali dirapatkan dengan empat kementerian, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
“Komisi VIII akan rapat dengan empat menteri bukan hanya soal COVID-19 tapi juga soal bansos, terkait verifikasi dan validasi data itu kan Mensos, Mendagri punya jangkauan sampai desa, Bappenas yang merancang pembangunan di Indonesia termasuk anggaran, Mendes PDT itu kan ujung tombaknya para kepala desa,” kata dia.
Baca Juga: Bawaslu RI: Pilkada Tangsel Rawan Politik Uang
