Ratusan Mahasiswa di Tangsel Demo Tolak Politik Dinasti
Dok. IDN Times/Mahasiswa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), berdemonstrasi sambil membagi-bagikan ribuan pamflet. Dalam orasi dan pamflet, mereka menolak politik dinasti dan penjahat HAM.
Demonstrasi pada Kamis (11/1/2024) dipusatkan di di Halte depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Massa berasal dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Universitas PTIQ, ITB-Ahmad Dahlan.
Tak hanya membagikan pamflet, para mahasiswa itu juga terlihat memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran.
Baca Juga: Seorang Lansia di Tangsel Ditemukan Tewas Membusuk di Rumahnya
1. Mereka menuding salah satu capres lakukan politik dinasti
Dok. IDN Times/MahasiswaKoordinator Aksi, Glamora Lionda mengatakan, ada alasan mendasar kenapa mahasiswa menolak politik dinasti dan penjahat HAM. Terlebih, dalam perhelatan Pilpres 2024 ada salah satu kontestan yang teridentifikasi melakukan praktik politik dinasti dan diduga terlibat kasus pelanggaran HAM.
“Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai anak bangsa dan bentuk rasa cinta kita buat Indonesia, menyoal pilpres ini ya,” kata Lionda, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Salah satu capres dan cawapres dinilai tak layak
Dok. IDN Times/MahasiswaLionda mengatakan, mengutip salah satu pemberitaan media nasional bahwa salah satu capres produk gagal Orde Baru. Sedangkan cawapresnya adalah produk haram dari pembajakan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami mau bicara dan sampaikan bahwa Prabowo-Gibran adalah bentuk humor dan kelucuan dalam ruang demokrasi kita,” kata Lionda.
3. Lionda mengajak mahasiswa se-Indonesia tolak politik dinasti
Dok. IDN Times/MahasiswaOleh karena itu, dia mengajak mahasiswa Indonesia sebagai agen perubahan untuk bergerak melawan hal yang dinilai tidak adil dan dipertontonkan secara jelas dan nyata ini.
“Lantas kemudian, atas dasar apa kita menempatkan kelayakan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres, kecuali hanya sebagai bentuk kelucuan dan kejenakaan?” kata dia.
Konfirmasi Prabowo-Gibran soal HAM dan putusan MK
Sejumlah artis dan influencer tampak mendampingi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres yang diselenggarakan KPU di JCC, Senayan Jakarta, Jumat, (22/12). (Dok. TKN Prabowo-Gibran)Baca Juga: Momen Prabowo Usap Keringat saat Debat Bertema HAM
Dalam Debat Capres 2024 pada 12 Desember 2023, Prabowo Subianto memastikan dirinya bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen membela HAM. Dia memastikan, dirinya akan berjuang membela HAM. Buktinya, kata dia, banyak aktivis yang bergabung menjadi pendukungnya jelang Pilpres 2024.
"Saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia, nyatanya orang-orang yang dulu ditahan tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela di pihak saya," kata dia, berapi-api, seraya menunjuk ke arah mantan aktivis Budiman Sudjatmiko yang duduk di belakangnya.
Budiman merupakan salah satu dari 13 aktivis yang sempat diculik prajurit TNI bernama Tim Mawar di bawah komando Prabowo saat itu. Budiman kini bergabung ke Partai Gerindra, setelah keluar dari PDI Perjuangan (PDIP).
Dalam debat itu, Prabowo juga menjawab putusan MK soal batas usia capres - cawapres yang kerap dikaitkan dengan Gibran.
Kala itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. "Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, Anda juga paham ya, sudahlah," kata Prabowo dalam debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Prabowo menjelaskan bahwa memang perkembangan politik memiliki beberapa segi perspektif. Prabowo menjelaskan, tim pakar hukumnya menjelaskan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah menyangkut keputusan MK.
Masalah yang dianggap pelanggaran etika, jelas Prabowo, sudah diambil tindakan dan keputusan oleh pihak yang diberi wewenang."Kemudian sudah ada tindakan dan tindakan itu pun masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Ya saya laksanakan," tambah Prabowo.
Baca Juga: Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman Tak Boleh Sidang Sengketa Pemilu
Baca Juga: Prabowo Kena Roasting Ganjar dan Anies soal Putusan MK
