Survei: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov Banten

36,4 persen responden ngaku kinerja Gubernur Wahidin buruk

Tangerang, IDN Times - Masyarakat Banten mengaku puas kinerja Pemerintah Provinsi Banten penanganan dan penanggulangan pandemik COVID-19 di wilayah tersebut.

Hal tersebut merupakan temuan dari hasil survei yang dilakukan Kajian Politik Nasional (KPN) atas kinerja Pemprov Banten. 

1. Mayoritas responden puas kinerja Pemprov soal pandemik COVID-19

Survei: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov BantenRuangan di RSUD Banten (IDN Times/Khaerul Anwar)

Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul menerangkan, 63,1 persen responden puas atas kinerja Pemprov Banten penanganan pandemik COVID-19. Sementara 11,6 persen responden menyatakan sangat puas dan 17 persen menyatakan tidak puas dengan pelayanan kesehatan. 

"Dari hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Provinsi Banten, dalam menangani dan menanggulangi COVID-19, sudah baik," jelas Direktur Eksekutif KPN, Minggu (28/11/2021).

2. Ada 800 warga menjadi responden

Survei: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov BantenIlustrasi transportasi. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Dia menjelskan, ada 800 warga dari 8 kota dan kabupaten di Banten, yang diwawancarai langsung pada survei dilaksanakan sejak 22-25 November 2021. Survei tersebut, menggunakan metode multistage random sampling (MRS) dengan Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei itu, Adib menegaskan program pelayanan kesehatan di Provinsi Banten berjalan baik. Meski masyarakat Banten, merasakan juga kekurangan tempat tidur dan oksigen pada masa gelombang kedua COVID-19 yang juga dialami wilayah - wilayah lain pada saat itu. 

"Tentu saja, tingkat kepuasan masyarakat Banten terhadap kinerja Wahidin Halim teserbut, menjadi modal yang sangat baik dan berpeluang besar kembali meraih jabatan sebagai Gubenur Banten di 2024 mendatang," katanya. 

Menurut Adib, berdasarkan hasil survei yang dilakukan timnya, kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Banten, karena langkah cepat Gubenur Banten dalam penanganan permasalahan pandemik. 

"Sebab sejauh ini, masyarakat di Provinsi Banten yang menjadi responden dalam survei, mengaku telah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang optimal. Baik itu soal kecepatan penanganan, ketersediaan obat, ventilator, ruang perawatan, tenaga kesehatan, dan oksigen,” jelas dia.

Selain itu, respons yang baik masyarakat terhadap kinerja Pemprov Banten, juga didasari atas terbitnya Peraturan Gubenur No. 38 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Serta disusulnya, Peraturan Daerah terkait penanggulangan COVID-19. 

Dalam Perda tersebut, setiap orang melanggar prokes dikenakan sanksi administratif denda paling sedikit sebesar Rp300.000 dan paling banyak Rp3.000.000. Pemberian sanksi kepada orang yang melangar prokes dilaksanakan oleh Satpol PP. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang melanggar prokes akan diberikan sanksi berupa pembekuan izin usaha paling singkat 30 hari (tiga puluh) hari.

“Pergub dan Perda ini dianggap oleh reponden sebagai komitmen Pemerintahan Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, dalam menekan jumlah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat,” kata dia.

Layanan kesehatan, lanjut Adib Miftahul, hanya mendapatkan presentase 6,8 persen sebagai kategori program Pemerintah Provinsi Banten paling mendesak untuk diselesaikan, 

“Dari hasil survei yang kami lakukan, kategori program pemerintah Provinsi Banten yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah sembako murah. Di mana ada 17,9 persen responden menginginkan progam tersebut dilaksanakan,” terangnya. 

3. Sebanyak 36,4 persen responden ngaku kinerja Gubernur Wahidin buruk

Survei: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov BantenIDN Times/khaerul anwar

Kegiatan survei ini, lanjut Adib, dilakukan juga dalam rangka menilai kinerja Pemerintahan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Wahidin Halim sebagai kepala daerah menjelang masa jabatannya berakhir di Mei 2022 mendatang. 

Dari hasil survei, 58,4 persen responden menyatakan kinerja Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Wahidin Halim, berjalan dengan baik. Sedangkan, 36,4 persen menyatakan buruk. 

Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian dari Wahidin Halim selaku Gubenur Provinsi Banten, mengingat wabah pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pandemik COVID-19 menjadi tantangan bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Bukan hal yang mudah menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi pandemi yang meluluhlantakkan sektor lain seperti ekonomi dan kesejahteraan," katanya.

Namun demikian, menurutnya Wahidin Halim berhasil meningkatkan kepercayaan publik, dimana 58,4 persen responden menilai kinerja Gubenur Banten Wahidin Halim berjalan Baik dan 3,9 persen menyatakan sangat baik. 

"Tentu ini dapat menjadi catatan bagus untuk Wahidin," terang dia. 

Topik:

  • Martin Tobing

Berita Terkini Lainnya