ASN Sulit Akses Transportasi Umum, Bus Khusus Jadi Opsi Pemprov Banten
- Pemerintah Provinsi Banten berencana menyediakan bus antar-jemput khusus ASN untuk efisiensi energi karena akses transportasi umum ke Kawasan Pusat Pemerintahan belum optimal.
- BKD dan Dishub telah berkoordinasi membahas rute dari beberapa wilayah menuju KP3B, dengan harapan kebijakan ini juga berdampak positif bagi kesehatan pegawai.
- Dishub menunggu arahan gubernur terkait penganggaran operasional, termasuk sumber biaya BBM, sebelum program bus khusus ASN dapat direalisasikan.
Serang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Banten akan menyediakan bus antar-jemput khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Kebijakan ini muncul karena akses transportasi umum menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dinilai belum menjangkau secara optimal.
1. BKD sudah koordinasi dengan Dishub terkait opsi itu
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Ai Dewi Suzana mengatakan, keterbatasan trayek angkutan umum menjadi kendala utama penerapan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Menurutnya, komunikasi awal dengan Dinas Perhubungan telah dilakukan untuk menjajaki kemungkinan penyediaan bus khusus pegawai.
“Kemarin juga sempat komunikasi sama Dishub menyiapkan bus itu. Mungkin kalau disetujui pimpinan, kelihatannya akan bagus,” kata Ai, Selasa (7/4/2026).
2. Kebijakan itu disebut bakal jadi dampak positif ke pegawai
Ia menjelaskan, sejumlah rute yang sempat dibahas antara lain dari wilayah Cinanggung, Ciceri, Kebon Jahe, hingga menuju KP3B, serta dari kawasan Kepandean. Selain mendukung efisiensi energi, penggunaan transportasi bersama juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan pegawai.
“Bagus sebetulnya, tidak menutup kemungkinan membuat badan kita lebih sehat karena jadi lebih banyak berjalan,” ujarnya.
3. Dishub menunggu arahan gubernur terkait biaya operasional
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Banten, Tri Nurtopo, menegaskan realisasi program tersebut masih bergantung pada keputusan pimpinan, termasuk terkait penganggaran operasional.
“Saya tergantung perintah pimpinan, karena itu kebijakan pimpinan,” kata Tri.
Ia menyebutkan, pembahasan saat ini masih bersifat awal dan belum menyentuh perhitungan teknis secara rinci. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah sumber pembiayaan operasional, terutama untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
“Anggarannya dari mana harus dihitung dulu. Misalnya mengoperasikan bus, pasti ada biaya operasional seperti BBM, itu harus jelas sumbernya,” ujarnya.
Tri memperkirakan, apabila program ini direalisasikan, rute layanan akan difokuskan dari wilayah barat dan timur menuju KP3B. “Perkiraannya ada dua lintasan, dari arah barat ke KP3B dan dari arah timur ke KP3B,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhitungan kebutuhan operasional, khususnya terkait BBM, menjadi faktor penting sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan. “Yang jelas operasional BBM-nya perlu dipikirkan,” katanya.
