1.100 Pekerja Terdampak Tutupnya Pabrik Sepatu, Pemprov Usut Penyebab

Menurut Septo, perusahaan juga menyampaikan keberatan terhadap upah minimum sektoral. Namun, Pemprov Banten masih menelusuri faktor eksternal yang disebut turut melatarbelakangi penutupan pabrik tersebut.

“Jangan sampai itu mendiskreditkan warga masyarakat sekitar Rangkasbitung. Itu kan kampanye negatif untuk tidak melakukan investasi di Kabupaten Lebak. Kita sekarang sedang mendalami apa faktor-faktor eksternalnya itu. Kita harus cari dulu kebenarannya,” ujarnya.

Septo menegaskan, penyelesaian hak pekerja menjadi hal utama yang harus dipastikan pemerintah. Besaran hak yang diterima akan disesuaikan dengan masa kerja dan ketentuan perundang-undangan, termasuk hak pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Kita sekarang tinggal memastikan hak-hak karyawannya. Hak-hak PHK, hak-hak pesangon, dan lain sebagainya. Pengawasan sedang berjalan. Jadi kita harapkan hak-hak karyawannya tetap disampaikan, diberikan sesuai dengan kategori tahun bekerja dan berapa lama dia,” katanya.

Ia menjelaskan, selama ini hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja serta hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar disebut berjalan baik. Dalam proses relokasi, perusahaan juga dapat menawarkan pekerja untuk pindah ke lokasi baru melalui mekanisme perundingan bipartit.

Namun, pekerja memiliki pertimbangan tersendiri jika lokasi baru menerapkan upah minimum yang lebih rendah. Septo menegaskan, keputusan pekerja untuk mengikuti relokasi tidak menghapus kewajiban perusahaan menyelesaikan hak-hak mereka di lokasi lama.

“Kalaupun pekerja ikut ke lokasi yang baru, hak-hak dia sebagai pekerja di sini dibayar. Dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Virgojanti, mengatakan penutupan dan relokasi PT PWI 6 antara lain berkaitan dengan berakhirnya masa sewa lahan di Rangkasbitung, kepemilikan lahan sendiri di lokasi lain, serta pertimbangan upah minimum kabupaten (UMK) di Jawa Tengah.

Pemprov Banten, kata dia, kini berkoordinasi untuk mencari peluang agar kegiatan industri di lokasi bekas pabrik tersebut dapat kembali berjalan. Pemerintah berharap investor baru yang masuk nantinya dapat menyerap mantan pekerja PT PWI 6.

“Masa sewa lahan di Rangkasbitung sudah habis. Mudah-mudahan ada perusahaan yang melanjutkan di situ. Ada investor yang tertarik, tapi masih membutuhkan waktu,” katanya.