Cek SHGB Laut, Menteri Nusron Debat dengan Kades Kohod

Namun, Nusron menegaskan, pengecekan fisik juga dicocokkan dengan peta dari beberapa tahun yang lalu, juga secara fisik material di lokasi sudah berbentuk laut. Sehingga, SHGB seharusnya tidak bisa diterbitkan.

"Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, yang jelas secara faktual material, tadi kita lihat sama-sama fisiknya udah enggak ada tanahnya," jelasnya.

Apalagi, lanjut Nusron, kondisi laut tersebut, cocok dengan apa yang ia lihat saat pengecekan. Sehingga, hal tersebut bisa dianggap tanah musnah dan hak atas tanah bisa dibatalkan.

"Kalau masuk kategori tanah musnah otomatis, hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, Hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada Gimana ada haknya, kecuali kalau ada barangnya," jelasnya.

Nusron pun menegaskan, pihaknya hanya akan membatalkan sertifikat hak atas tanah yang fisiknya sudah berbentuk laut. Namun, untuk sertifikat yang masih terdapat tanah, maka tidak akan dibatalkan.

"Tapi kalau yang ada barangnya kayak di sini, ini empang, masih ada tengahnya ada wujud tanahnya. Ininya ada ikannya di sini. Yang kawasan sini ini aman, itu materialnya ada gitu," tegasnya.