Pemprov: Inflasi Terkendali dan Layanan Publik di Banten Normal
- Roda pemerintahan dan layanan publik tetap normal
- Program ekonomi kerakyatan terus dijalankan untuk menjaga daya beli masyarakat
- Pemprov Banten melakukan mitigasi perubahan global untuk mengantisipasi lonjakan harga
Serang, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan kondisi daerah tetap stabil setelah rangkaian aksi unjuk rasa yang sempat terjadi, beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi.
“Banten masih dalam kondisi normal, masih standar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap inflasi,” kata Deden, Rabu (3/9/2025).
Oleh karenanya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi meminta pemerintah daerah bersikap arif serta menjaga komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat agar tidak memicu gejolak.
1. Roda pemerintahan dan pelayanan diklaim berjalan normal
Menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Program ekonomi kerakyatan juga terus dijalankan, termasuk pasar murah, pembagian sembako, dan kegiatan lain yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Roda pemerintahan harus tetap berjalan baik, begitu juga pelayanan masyarakat. Aktivitas yang mendorong perekonomian tetap dilaksanakan,” katanya.
2. Program ekonomi kerakyatan mesti terus berjalan
Langkah antisipasi juga dilakukan dengan roadshow Gubernur Banten menemui tokoh masyarakat sekaligus mitigasi potensi persoalan yang bisa memicu kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year (Agustus 2025) di Banten tercatat 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 107,79. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan 0,98 persen, disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,40 persen.
Adapun inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,53 persen, sementara yang terendah di Kabupaten Lebak sebesar 1,68 persen. “Dengan situasi ini, program ekonomi kerakyatan harus terus dijalankan supaya daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.
3. Pemprov telah memitigasi perubahan global setelah gejolak sosial
Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengantisipasi dampak perubahan global maupun setelah gejolak sosial agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. "Jangan sampai nanti terjadi lonjakan atau penurunan inflasi yang bisa merugikan masyarakat,” katanya.
Deden menegaskan, aktivitas pemerintahan kembali normal setelah ada imbauan agar ASN tidak memakai pakaian dinas.
“Hari ini semua sudah kondusif dan kembali normal seperti biasa,” kata dia.
