Pemkot Tangerang: Pastikan Kebijakan WFH Tak Ganggu Layanan Publik
- Pemkot Tangerang memastikan kebijakan WFH bagi ASN tidak mengganggu kualitas pelayanan publik dan tetap berjalan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
- Sachrudin menegaskan Pemkot telah memiliki ratusan aplikasi pendukung untuk menjaga produktivitas ASN serta memperkuat sistem kerja berbasis teknologi.
- Kebijakan WFH diterapkan secara hybrid dan akan dievaluasi berkala agar efisiensi tercapai tanpa menurunkan kinerja pemerintahan maupun layanan masyarakat.
Tangerang, IDN Times - Pemkot Tangerang memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tak mengganggu pelayanan publik ke masyarakat. Diketahui, kebijakan WFH diterapkan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis dalam mendorong efisiensi anggaran dan energi, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami pastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Rabu (1/04/2026).
1. Sachrudin menyebut pihaknya telah memiliki layanan berbasis teknologi untuk mendukung WFH
Sachrudin menegaskan bahwa kebijakan WFH justru menjadi momentum untuk memperkuat sistem kerja pemerintahan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi tanpa mengurangi profesionalitas dan produktivitas ASN. Ia menjelaskan, Pemkot Tangerang saat ini telah memiliki ratusan aplikasi pendukung yang memungkinkan sistem kerja tetap berjalan optimal meski dilakukan secara jarak jauh.
“Terlebih Pemkot Tangerang sudah memiliki ratusan aplikasi yang bisa menunjang kebijakan WFH,” jelasnya.
2. Pemkot Tangerang bakal terapkan sistem kerja hybrid
Untuk memastikan pelayanan tetap prima, Pemkot Tangerang terus mengoptimalkan penerapan sistem kerja hybrid serta memperkuat layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan layanan publik.
“Untuk itu, kami juga terus mengoptimalkan sistem kerja hybrid serta layanan digital agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.
3. Kebijakan WFH juga bakal dievaluasi secara berkala
Sachrudin menambahkan, kebijakan WFH akan diterapkan secara terukur dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitasnya.
“Sehingga manfaat efisiensi dapat dirasakan tanpa mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik,” tutupnya.
